IG.NET, ACEH BARAT – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRak) Aceh Barat, Edy Syahputra menduga pembangunan ruang rawat inap RSUD CND Meulaboh terindikasi sarat masalah.
Pasalnya, pengucuran anggaran sebesar Rp11 Miliar bersumber dari anggaran APBK Aceh Barat Tahun 2021 ini mengalami kerusakan pada konstruksi bangunan.
“Apa kami sebutkan ini tidak terlepas dengan kondisi saat ini, di mana beberapa dokumentasi kami dapatkan memperlihatkan beberapa ruang tergenang air karena bocor di bagian atas,” ungkap Edy, Kamis 21 September 2023.
Menurut dia, kejadian serupa sering terjadi belakangan ini, seperti Rabu 20 September 2023 malam, lantai digenangi air, lift pun mengeluarkan air saat hujan mengguyur.
Tentunya, kejadian ini dapat terus menerus mengkhawatirkan masyarakat, khususnya pasien. Kondisi tersebut juga akan mengakibatkan terganggunya proses pelayanan dan pemulihan pasien.
“Atas kejadian tersebut, kami menduga pembangunan gedung RS mengalami kegagalan konstruksi dan diduga proses pengawasan dari perlaksanaan pembangunan gedung tidak berjalan baik,” ungkapnya.
Kata Edy, berdasarkan data dokumen lelang didapatkan, rehabilitasi pembangunan ruang rawat inap RSUD CND Meulaboh itu dikerjakan oleh PT Jasa Tripa Bersaudara
(JTB), menandatangani kontrak 6 Juli 2023.
“Untuk itu kami mendorong agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan penyelidikan atas kejadian itu dan uji kelayakan pemakaian paska kejadian kemarin, agar dapat dipastikan gedung tersebut apa bisa dipergunakan lagi,” kata dia.
Menariknya, melalui informasi tersebar, tepat pada 10 Febuari 2022 lalu, Wakil Ketua I DPRK Aceh Barat, Ramli SE, melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atas pekerjaan Rehabilitasi Pembangunan RSUD CND Meulaboh, kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.
“Pelaporan dilakukan karena dugaan tahapan pekerjaan belum selesai dikerjakan 100 persen, seperti rangkaian pemasangan atap plafon dan AC ruang rawat inap lantai satu.” Selain itu, disebutkan Dinas Kesehatan Aceh Barat telah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) mengeluarkan surat untuk keperluan pencairan LS MC atas nama PT Jasa Tripa Bersaudara, sekira Rp459 juta, ungkap Edy.
Atas dasar itu, kata dia, Wakil Ketua DPRK Aceh Barat menduga adanya unsur kerugian negara dengan mengacu pada aturan Perpres 16 tahun 2018, tentang mekanisme pembayaran retensi sebesar 5 persen, sehingga dilaporkan pada penegak hukum.
“Tindakan kuasa BUD mencairkan dana lima persen atau retensi diduga menyalahi aturan. Informasi lain diketahui, laporan itu sekaligus tentang dugaan indikasi penggelembungan harga pengadaan barang, seperti hospital Lift mencapai Rp800 juta, pengadaan ranjang pasien elektrik bed (VVIP Room) mencapai Rp60 juta per satuan,” ujarnya.
GeRak mendesak kepada Kejati Aceh, agar proses pelaporan awal telah diberikan itu dapat ditindaklanjuti serta melakukan penyelidikan secara menyeluruh pada pekerjaan pembangunan rehabilitasi ruang rawat inap RSUD CND Meulaboh, dibawah satuan kerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh Barat.
“Kami juga mendorong agar pihak APH untuk memeriksa konsultan dari pekerjaan tersebut termasuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengguna Anggaran (PA).” Kata Edy, ini penting dilakukan, “Agar dapat terkuak apakah terindikasi penurunan spesifikasi atas kontrak pekerjaan atau tidak sehingga berimbas buruknya kualitas bangunan sebagaimana peristiwa telah terjadi malam kemarin itu.”
Editor: RM Adens
