Pj Bupati Mahdi mengingatkan seluruh pihak, jangan sesekali mempolarisasi masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau institusi. “Mari kita berpikir solutif untuk Aceh Barat, bukan menunjuk sana sini, hingga malah membuat masalah lebih runyam.”
IG.NET, ACEH BARAT – Terkait aksi demontrasi tersebut, “Itu hak demokrasi siapapun dan dijamin regulasi yang ada, itu juga bagian dari dinamika dalam berpendapat setiap warga negara,” ungkap Penjabat Bupati Mahdi, Kamis 14 September 2023 petang.
Menurut dia, sejauh demontrasi itu tidak menyinggung privasi personal, tentu tidak menjadi suatu permasalahan bagi dirinya. “Karena, hal tersebut merupakan dinamika tertentu, pastinya ada pro dan kontra.”
Namun demikian, ia mengingatkan seluruh pihak jangan sesekali mempolarisasi masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau institusi, kata Mahdi. “Mari kita berpikir solutif untuk Aceh Barat, bukan menunjuk sana sini, hingga malah membuat masalah lebih runyam,” pesannya.
Selain itu, Mahdi juga menjelaskan, berdasarkan tugas fungsi Pj bupati, itu memiliki perbedaan dengan figur bupati definitif. Yang mana kata dia, memiliki rencana kerja sesuai dengan janji masa kampanye.
Sementara Pj bupati, selaku Aparatur Sipil Negara, dia di tempatkan sebagai penjabat tertinggi di daerah, dan hanya dapat menjalankan koridor aturan hukum “Rule Of Low” sesuai instruksi atasan. “Saya pikir, saya harus terus dalam koridor itu sesuai dengan amanah diberikan,” jelas Mahdi.
Kemudian, lanjut Mahdi, menanggapi isu inflasi disuarakan para pendemo, perlu diketahui bahwa Kabupaten Aceh Barat saat ini dalam kondisi deflasi. “Hal itu sesuai paparan pihak Badan Pusat Statistik (BPS),” tambahnya, menyatakan sebagai seorang diberikan amanah oleh Presiden Joko Widodo, sebagai Pj Bupati Aceh Barat, “Saya berkomitmen tegak lurus menjalankan tugas.”
Tegas Mahdi, mengaku Tetap On The Track dengan garis amanah itu, “Seperti penurunan angka kemiskinan, stunting hingga dapat mengantisipasi secara dini lonjakan inflasi.” Karena itu, “Kita terus menjalin sinergi dan kolaborasi dengan multi stakeholder untuk mewujudkan Aceh Barat jaya dalam bingkai syariat Islam.”
Amatan Ketua Seulangke Community Aceh Barat
Yusan mengatakan, selama setahun terakhir dalam tampuk kepemimpinan Pj Bupati Mahdi Efendi, telah banyak mengalami perubahan signifikan ke arah kemajuan.
Contohnya, kata dia, masa jabatan mantan bupati tahun lalu, inflasi mencapai 7,6 persen pada Oktober 2022, dan masa Pj Bupati Mahdi Efendi tepat pada Agustus 2023, secara Year On Year menurun hingga berada di angka 2,17 persen.
Kemudian, di masa kepemimpinan Mahdi Efendi pula sejumlah program pembangunan infrastruktur Bupati Aceh Barat sebelumnya stagnan, dapat dilanjutkan kembali, seperti jembatan Sawang Teubee dan infrastruktur lainnya.
Kalau dilihat sisi kekurangan, ujarnya mana mungkin semua orang bisa melakukan semua secara sempurna, apalagi baru menjabat satu tahun. “Bupati definitif lima tahun saja belum tentu menjalankan kinerja secara sempurna.”
Karena itu, dia pun mengajak seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama mendukung dan memberikan kesempatam kembali kepada Mahdi Efendi menduduki jabatan sebagai Pj Bupati Aceh Barat.
Sehingga kita bisa melihat bagaimana Mahdi membawa perubahan dengan masa singkat. “Tidak ada Pj bupati mampu menekan inflasi di bawah tiga persen.“
Jika ada yang jamin Pj bupati baru diusulkan dewan mampu membawa perubahan secara sempurna, “Saya akan dukung. Tetapi, apa ada yang berani jamin?“ Tantang Yusan.
“Jangan pula ujung-ujungnya nanti, Pj bupati itu menjadi alat poltik. Tahun politik sudah dekat, dan justru turut memainkan perannya sebagai alat penguasa dalam proyek pemerintahan,” tutup Yusan.
Editor: DEPP
