Banda AcehHukumNanggroe Aceh

Dugaan Kasus Korupsi RS Regional Aceh Tengah, Siap Dilimpahkan Ke Kejaksaan

×

Dugaan Kasus Korupsi RS Regional Aceh Tengah, Siap Dilimpahkan Ke Kejaksaan

Sebarkan artikel ini
Dugaan Kasus Korupsi RS Regional Aceh Tengah, Siap Dilimpahkan Ke Kejaksaan
Tim Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Aceh, telah merampungkan (P-21) kasus korupsi pada pembangunan Rumah Sakit (RS) rujukan Regional Aceh Tengah, Jumat 5 April 2024. (Huams Polda Aceh)

INDONESIAGLOBAL, BANDA ACEH – Tim Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Aceh, telah merampungkan (P-21) kasus korupsi pada pembangunan Rumah Sakit (RS) rujukan Regional Aceh Tengah, Jumat 5 April 2024.

Sebagai informasi, pembangunan rumah sakit rujukan regional Aceh Tengah itu, bersumber dari APBA Otsus tahun 2011, nilai kontrak Rp7.327.405.000.

ADVERTISEMENTS
BANNER

Berdasarkan perhitungan ahli dari BPKP Provinsi Aceh, dinyatakan adanya kerugian negara akibat runtuhnya rumah sakit regional itu, sebanyak Rp1.174.551.284.

“Sementara dalam kasus itu, menjelaskan penyidik telah menetapkan lima tersangka, yaitu jnisial SM, selaku KPA, JM selaku PPTK, KB selaku konsultan pengawas, SB selaku Direktur PT SBK, dan HD selaku pelaksana,” ungkap Kombes Winardy, Sabtu 6 April 2024.

LIHAT JUGA:   Sinergisitas Diskominfo Langsa, Bersama Lapas Narkotika Kelas IIB dan RRI Lhokseumawe

Kata dia, pada Jumat 5 April 2024 kemarin, kami telah menerima surat resmi dari Kajati Aceh, menjelaskan berkas perkara penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan rumah sakit rujukan regional Aceh Tengah itu, telah lengkap atau P-21.

LIHAT JUGA:   Pemkot Langsa Melalui DLH, Perkuat Pelayanan Informasi Publik Bersama LPP RRI Lhokseumawe

Winardy menyampaikan, sebelumnya Polda Aceh telah menurunkan tim ahli gabungan terkait kasus tersebut, dari Universitas Syiah Kuala dan Politeknik Lhokseumawe.

Para ahli, menyimpulkan adanya pencurian atau pengurangan spesifikasi pekerjaan dan metode dalam pengerjaan rumah sakit dimaksud.

“Kesimpulan dari ahli, ditemukan adanya pengurangan spesifikasi pekerjaan. Hasil penghitungan dari BPKP Provinsi Aceh juga ditemukan kerugian negara.”

Selanjutnya, kata Winardy, penyidik akan berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaan tahap II, demikian (MAG)

Editor: VID