INDONESIAGLOBAL, LANGSA — Dulu digadang-gadang sebagai ikon hijau Kota Langsa, kini Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alue Dua di Kecamatan Langsa Baru, justru berubah menjadi semak belukar. Bangunan terbengkalai, jalan menuju lokasi belum diaspal, dan fasilitas tersisa nyaris tak terurus. RTH yang dibangun dengan dana miliaran rupiah ini, kini menjadi simbol kegagalan tata kelola ruang publik dan pengabaian terhadap aset daerah.
IndonesiaGlobal menelusuri jejak proyek ini, yang awalnya dimaksudkan untuk menjadi paru-paru kota sekaligus ruang ramah anak dan titik interaksi sosial warga. Namun kenyataannya, RTH Alue Dua justru nyaris dilupakan. Rumput liar menjulang, bangunan mulai rusak, dan bahkan dijaga secara sukarela oleh warga yang tinggal di rumah jaga, yang semestinya menjadi bagian dari fasilitas umum.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Langsa, Ade Putra Wijaya Siregar, mengaku tak pernah menerima anggaran untuk rehabilitasi RTH tersebut selama menjabat. “Selama saya di DLH, anggaran untuk RTH Alue Dua itu nol rupiah. Saya sudah beberapa kali ajukan permintaan rehab dan finishing, tapi tak terealisasi. Dananya dialihkan untuk pilkada dan pileg,” ujarnya saat ditemui IndonesiaGlobal, Kamis 12 Juni 2025.
Bahkan, Ade menyebut hingga kini pihaknya belum menerima dokumen penyerahan aset RTH tersebut secara resmi. “Seharusnya ini tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, tapi kalau asetnya sendiri belum diserahkan, kami juga tidak bisa bertindak maksimal,” kata Ade. Ia mengaku sudah melaporkan kondisi itu ke Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana S. Putra, untuk mendorong upaya revitalisasi RTH, termasuk yang ada di Tanjung Putus dan Krueng Langsa.
Di sisi lain, Dinas PUPR Langsa, melalui Kabid Bina Marga Syamsul Bahri, menyebut pihaknya hanya menangani pembangunan jalan menuju lokasi. “Kami belum aspal karena kondisi tanah belum stabil. Kalau sudah stabil, baru bisa kita garap,” ujarnya.
Sementara mantan Wali Kota Langsa, Usman Abdullah, yang menjabat saat proyek ini dibangun, belum memberikan tanggapan meski telah dikonfirmasi sejak Sabtu, 21 Juni 2025. Pesan yang dikirim IndonesiaGlobal via WhatsApp hanya centang dua tanpa balasan.
Pihak PT Langsa Indah Lestari, selaku rekanan proyek juga memilih bungkam. Media ini telah menyambangi kantor perusahaan di Gampong Jawa, Langsa Kota, namun tidak berhasil menemui pihak terkait.
Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kota Langsa, Tarmizi, mengecam kondisi tersebut. “Warga menyambut antusias pembangunan ini, karena harapannya bisa menjadi pusat ekonomi kecil dan ruang hijau. Tapi justru terbengkalai. Belum sempat difungsikan, malah rusak,” katanya, Minggu, 22 Juni 2025.
Ia meminta Wali Kota yang baru untuk mengambil tindakan tegas agar RTH bisa dipulihkan dan benar-benar dinikmati masyarakat. “Sayang kalau hanya jadi tumpukan beton tanpa fungsi. Kalau difungsikan, bisa bantu ekonomi warga sekitar,” ujar Tarmizi.
Menanggapi kondisi ini, Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S. Putra mengaku prihatin. “Kami sangat prihatin dengan kondisi RTH Alue Dua. Saat ini, kami sedang evaluasi menyeluruh dan akan mengambil langkah-langkah strategis agar RTH tersebut bisa difungsikan kembali secara optimal. Sabar ya,” kata Jeffry, Senin, 16 Juni 2025.
RTH Alue Dua kini menjadi potret buram perencanaan kota yang gagal menyentuh realitas masyarakat. Proyek bernilai besar itu kehilangan makna karena abainya pengawasan dan minimnya keberlanjutan. RTH seharusnya menjadi napas kota, kini tinggal cerita di balik tumpukan rumput dan bangunan lapuk.
Editor: Dep
