INDONESIAGLOBAL, LANGSA — Enam hari setelah banjir bandang melumpuhkan Kota Langsa, tekanan publik terhadap Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana, semakin keras. Sejumlah warga menilai pemerintah kota gagal menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan responsif dalam situasi bencana, terutama setelah walikota memilih konferensi daring melalui TikTok alih-alih turun langsung ke wilayah-wilayah terdampak.
“Aneh. Bantuan belum ada, sudah hari keenam banjir. Walikota malah sibuk konferensi TikTok,” kata Sulaiman, warga Langsa, Senin (1/12/2025). Ia menegaskan, “Sejak banjir tanggal 25 November, satu pun lokasi banjir belum pernah ditinjau.”
Kritis seperti Sulaiman tidak berdiri sendiri. Percakapan publik di media sosial memperlihatkan kekecewaan warga yang merasa ditinggalkan oleh pemimpinnya, sementara harga kebutuhan pokok melonjak dan sebagian daerah belum tersentuh bantuan.
Konferensi TikTok yang Dipandang Tidak Peka
Konferensi TikTok yang digelar Minggu (30/11) malam dianggap warga sebagai simbol lemahnya kepemimpinan pemerintah kota dalam merespons bencana. Bagi warga, komunikasi daring tidak bisa menggantikan tindakan nyata di lapangan.
Dalam siaran tersebut, walikota menyampaikan beberapa data pemulihan, antara lain jumlah korban meninggal, ketersediaan pangan, pemulihan listrik, dan teknis distribusi bantuan. Informasi itu dicatat warga perantauan, Muhammad Iqbal.
Meski demikian, warga memandang penyampaian itu tidak sebanding dengan kebutuhan mendesak masyarakat yang masih kesulitan air bersih, logistik, dan akses layanan publik. Ketidakhadiran walikota di lapangan dinilai sebagai bentuk minimnya empati dan ketidakmampuan membaca situasi politik di tingkat lokal.
Kritik Mengarah pada Legitimasi Kepemimpinan
Dari percakapan publik yang berkembang, sejumlah warga mempertanyakan legitimasi dan efektivitas kepemimpinan walikota dalam menangani krisis. Kritik itu tidak hanya menyasar lambannya distribusi bantuan, tetapi juga absennya pemerintah dalam memberi arahan dan kehadiran moral pada masa paling genting.
“Pemerintah seperti bekerja sendiri di ruang sunyi, sementara warga bertahan seadanya,” ujar Sulaiman.
Sejumlah pengamat kebencanaan daerah yang dihubungi secara terpisah menyatakan bahwa ketidakhadiran kepala daerah di lokasi bencana—terutama dalam beberapa hari pertama—dapat melemahkan koordinasi antarinstansi dan berdampak pada terhambatnya aliran bantuan.
Krisis Pemerintahan di Tengah Bencana
Banjir di Langsa tidak hanya menyingkap kerentanan infrastruktur, tetapi juga memperlihatkan persoalan tata kelola dan komunikasi pemerintah daerah. Ketergantungan pemerintah kota pada siaran TikTok untuk menyampaikan informasi membuat sebagian warga mempertanyakan arah pengambilan keputusan pemerintah.
Sementara itu, warga yang kehilangan rumah dan akses ekonomi berharap pemerintah menunjukkan tindakan konkret, bukan sekadar laporan administratif.
Saat wilayah masih berjuang pulih dari banjir, tekanan politik terhadap walikota diperkirakan terus meningkat, terutama jika distribusi logistik dan pemulihan layanan dasar tak kunjung merata.
Editor: VID
