Oleh: Rahmad Wahyudi, Alumni Lembaga Pres Dr Soetomo (LPDS)
Dalam lanskap demokrasi modern, hubungan antara pers dan pemerintah selalu berada dalam ketegangan yang sehat. Pemerintah membutuhkan pers untuk menyampaikan kebijakan dan programnya kepada masyarakat. Namun di sisi lain, pers berkewajiban mengawasi, mengkritik, dan bahkan menggugat bila kebijakan tersebut menyimpang dari kepentingan publik. Ketika keseimbangan itu terganggu, maka yang lahir bukan lagi jurnalisme, melainkan propaganda.
Antara Informasi dan Propaganda
Pemerintah, siapapun yang berkuasa, selalu ingin menampilkan citra baik di mata rakyat. Mereka membangun narasi tentang keberhasilan, stabilitas, dan kemajuan. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Namun masalah muncul ketika narasi itu dikemas berlebihan, menutupi fakta-fakta yang tidak sesuai dengan citra yang ingin dibangun. Di sinilah wartawan diuji: apakah ia sekadar menyalin pernyataan pejabat, atau mengujinya dengan data dan realitas di lapangan.
Wartawan tidak boleh hanya menjadi corong bagi kekuasaan. Ia bukan sekadar penyambung lidah pemerintah, melainkan penjaga kebenaran publik. Setiap siaran pers, konferensi pers, atau laporan resmi seharusnya menjadi bahan awal, bukan kebenaran final. Tugas wartawan adalah menggali, menelusuri, dan memverifikasi. Di titik itulah letak kehormatan profesi jurnalis.
Bahaya “Kenyamanan” dalam Liputan
Salah satu ancaman terbesar terhadap independensi pers bukanlah tekanan politik, melainkan “kenyamanan”. Ketika wartawan merasa aman dan nyaman dengan akses yang diberikan pejabat, ia bisa kehilangan sikap kritis. Undangan eksklusif, fasilitas liputan, hingga hubungan personal dengan sumber bisa membuat wartawan tanpa sadar menjadi bagian dari sistem yang ia seharusnya awasi.
Padahal, independensi tidak bisa dibeli oleh akses. Jurnalis sejati justru harus siap kehilangan akses jika itu berarti mempertahankan integritas. Media yang hidup dari hubungan baik dengan pemerintah akan kesulitan menjalankan fungsi kontrol. Ia akan mudah terjebak dalam kompromi yang perlahan mengikis kepercayaan publik.
Tanggung Jawab Moral dan Publik
Profesi wartawan lahir dari kepercayaan publik. Setiap berita yang ditulis membawa tanggung jawab moral untuk menghadirkan fakta yang jernih, bukan versi yang disetujui penguasa. Dalam konteks inilah semboyan klasik pers kembali relevan: “When government fails, journalism must not.”
Ketika pemerintah berbuat keliru, wartawan tidak boleh ikut menutupi. Sebaliknya, ketika pemerintah bekerja baik, wartawan juga wajib menuliskannya dengan proporsional. Keadilan pemberitaan bukan berarti netral terhadap kebenaran, melainkan berpihak pada fakta dan kepentingan rakyat banyak.
Mengembalikan Marwah Jurnalisme
Kita hidup di era di mana kecepatan sering kali mengalahkan ketepatan. Banyak media lebih tergoda menjadi yang tercepat mempublikasikan pernyataan pejabat, tanpa sempat melakukan verifikasi mendalam. Padahal, berita yang salah atau tidak lengkap justru memperkuat ilusi yang dibangun kekuasaan. Akibatnya, publik disesatkan bukan oleh kebohongan, melainkan oleh separuh kebenaran.
Untuk itu, redaksi perlu menegakkan kembali disiplin verifikasi. Data dari pemerintah harus dibandingkan dengan sumber lain: masyarakat, akademisi, lembaga independen, atau bahkan dokumen internal. Wartawan tidak boleh berpuas diri dengan “sumber resmi”. Dalam dunia jurnalistik, tidak ada istilah “terlalu resmi untuk dipertanyakan”.
Kritik Bukan Berarti Benci
Kritik terhadap pemerintah sering kali disalahartikan sebagai sikap anti-pemerintah. Padahal, kritik yang jujur justru menunjukkan kepedulian. Wartawan yang berani mengkritik bukan berarti menentang, tetapi membantu memperbaiki. Demokrasi yang sehat membutuhkan pers yang berani berbicara apa adanya, bukan yang sibuk menjaga perasaan penguasa.
Pers yang baik adalah cermin yang jernih — menampilkan wajah kekuasaan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang diinginkan. Dalam cermin itu mungkin tampak kerut, noda, dan kekurangan. Tetapi justru karena itulah pemerintah dapat memperbaiki diri.
Benteng Terakhir Demokrasi
Di tengah derasnya arus disinformasi dan propaganda digital, wartawan adalah benteng terakhir kebenaran. Jika pers ikut dibohongi — atau membiarkan dirinya dibohongi — maka runtuhlah salah satu pilar utama demokrasi. Tanpa pers yang independen, rakyat kehilangan hak untuk tahu; tanpa hak untuk tahu, rakyat kehilangan kendali atas kekuasaan.
Oleh karena itu, menjaga jarak dari kekuasaan bukan berarti memusuhi, melainkan melindungi. Melindungi profesi, melindungi publik, dan melindungi demokrasi itu sendiri. Pers yang bebas bukanlah ancaman bagi pemerintah, melainkan mitra kritis bagi pemerintahan yang ingin tumbuh sehat dan transparan.
Penutup
Pemerintah boleh membuat narasi. Namun wartawan wajib memastikan narasi itu berlandaskan fakta. Di tengah perubahan zaman, prinsip ini tidak boleh goyah: jurnalisme ada untuk melayani kebenaran, bukan kekuasaan.
Lebih baik seorang wartawan kehilangan akses karena berkata jujur, daripada kehilangan integritas karena berbohong bersama penguasa. Sebab ketika kebenaran dikorbankan demi kenyamanan, maka sesungguhnya pers telah berhenti menjadi pers.
Editor: VID
