INDONESIAGLOBAL, ACEH SELATAN – Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanaga Tapaktuan dinyatakan “Kurang Sehat” berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Fakta ini diungkapkan mantan Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirtanaga, Teuku Sukandi, Kamis malam, 3 Juli 2025.
Dalam keterangannya, Sukandi menyebut kondisi keuangan dan manajemen PDAM sudah masuk fase krisis. “Sejak 2022 hingga sekarang, keuangannya seperti kerakap tumbuh di batu — hidup enggan, mati pun tak mau,” ujarnya tajam.
PDAM Tirtanaga Tapaktuan saat ini dikelola oleh satu orang direktur dan 25 karyawan non-ASN. Direktur menerima gaji Rp12 juta per bulan, enam pegawai bergaji Rp2,5 juta, dan sisanya bahkan di bawah Rp2 juta per bulan.
Perusahaan ini mengoperasikan lima Instalasi Pengolahan Air (IPA) di wilayah Tapaktuan, Samadua, Sawang, Pasieraja, dan Klueut Timur. Hingga 3 Juli 2025, jumlah pelanggan mencapai 4.015, namun ironisnya, banyak di antaranya tidak aktif membayar tagihan.
“Total tunggakan pelanggan saat ini sudah menembus lebih dari Rp2 miliar,” beber Sukandi. Ia menambahkan, pelanggan rumah tangga dikenai tarif Rp20.000 per bulan, sementara hotel-hotel di Tapaktuan hanya membayar tagihan antara Rp150.000 hingga Rp500.000.
Yang lebih mencengangkan, meskipun terus mengalami defisit, PDAM tak lagi menerima subsidi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. “Ini perusahaan daerah, tapi tak lagi sanggup menyumbang PAD. Sebaliknya, hidupnya pun bergantung pada nasib,” kata Sukandi.
Menanggapi proses rekrutmen Direktur PDAM sedang berlangsung Juli ini, dia berharap lahir pemimpin baru benar-benar mampu membenahi PDAM, bukan sekadar numpang hidup dari perusahaan.
“Yang dibutuhkan bukan hanya sosok yang bisa bertahan, tapi mampu menghidup-hidupi PDAM, bukan sekadar menopang hidup di dalamnya,” tegasnya.
Editor: Dep
