INDONESIAGLOBAL, ACEH TAMIANG – Pekerjaan proyek jembatan kembar di lintasan Sungai Tamiang, tepatnya ruas Jalan Negara Banda Aceh- Medan Kabupaten Aceh Tamiang, diduga tidak transparan.
Pasalnya, di lokasi pekerjaan tersebut tidak terlihat adanya plang infomasi data volume perkerjaan, anggaran, dan masa pelaksanaaan kegiatan.
Warga yang melintas di rute terpadat di Provinsi Aceh itu, jadi bertanya-tanya. “Ada apa gerangan dibalik pembangunan pekerjaan jembatan sudah masuk hitungan tahunan, namun tak kunjung rampung,” kata mereka.
Amatan IndonesiaGlobal pada ruas jalan penghubung antar provinsi itu, kekinian dinilai paling meresahkan bagi para pengguna jalan raya. Ditambah kerabnya kemacetan terjadi, akibat tidak ada petugas mengatur arus lalulintas.
Sementara itu, informasi berhasil dirangkum dari beberapa warga sekitar, pembangunan jembatan dimulai sejak tahun 2022. Namun, hingga memasuki pertengahan 2025 ini, pekerjaan itu belum kunjung selesai.
Kata warga setempat, pembangunan jembatan kembar pertama di Kabupaten Aceh Tamiang ini, anggarannya sumber APBN. “Aspirasinya dari salah satu Anggota DPR RI Dapil II Aceh, diduga insial IP,” sebut mereka.
Sementara itu, berdasarkan hasil penelusuran wartawan ini pada 1 Mei, hingga 4 Mei 2025 lalu, pekerjaan jembatan tersebut, katanya dikerjakan oleh PT Duta Mas Indah.
Sisi lain, media ini berupaya lakukan konfirmasi kepada pihak perusahaan dimaksud di nomor 086224746xxxx, tapi tidak tersambung.
Meski sudah terjun ke lapangan, media ini belum berhasil melakukan konfirmasi kepada pihak kompeten, semua pekerja seperti sepakat diam alias bungkam.
Untuk diketahui, pentingnya plang proyek
Transparansi:
Plang proyek memberikan informasi publik tentang proyek, sehingga publik dapat memahami dan mengawasi pelaksanaan proyek.
Akuntabilitas:
Pemasangan plang proyek membuat pihak terkait bertanggung jawab atas proyek, sehingga dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi penyimpangan.
Partisipasi Publik:
Dengan mengetahui detail proyek, publik dapat memberikan masukan dan kritik konstruktif, sehingga kualitas proyek dapat ditingkatkan.
Implikasi Ketiadaan Plang Proyek
Pelanggaran Undang-Undang:
Tidak dipasangnya plang proyek dapat dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Editor: DEP
