Jendela BarselaNanggroe Aceh

HMI Blang Pidie, Geruduk Kantor DPRK Abdya

×

HMI Blang Pidie, Geruduk Kantor DPRK Abdya

Sebarkan artikel ini
HMI Blang Pidie, Geruduk Kantor DPRK Abdya
Mahasiswa unjuk rasa di depan kantor DPRK Abdya. (Dok IndonesiaGlobal)

INDONESIAGLOBAL, ABDYA – Puluhan mahasiswa melakukan aksi di depan kantor DPRK Aceh Barat Daya (Abdya). Unjuk rasa tersebut dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blangpidie.

Amatan IndonesiaGlobal, Rabu 3 Juli 2024, Mahasiswa menuntut agar pengganggaran panwaslih secepatnya di selesaikan.

ADVERTISEMENTS
BANNER

Aksi tersebut sempat terjadi saling dorong antara mahasiswa dengan pihak kepolisian. Pj Bupati Abdya Darmansah dan Ketua DPRK Abdya Nurdianto turut datang menghampiri mahasiswa.

Ketua HMI Cabang Blangpidie Affan Fajeri mengatakan, pilkada Abdya sangat memprihatikan, sampai saat ini panwascam dan PPL belum di bentuk, sementara pantarlih sudah bekerja namun tidak ada yang memantau.

Kata dia, “Kami meminta agar pengganggran panwaslih dapat di selesaikan, agar pilkada di Abdya berjalan dengan baik dan tidak menjadi cacat hukum,” ucap Affan.

Berikut tuntunan aksi HMI cabang Blang Pidie:

LIHAT JUGA:   Peringati Hari Bhakti Adhyaksa Ke-64, Kejari Asel Gelar Donor Darah

1. Meminta pemerintah Abdya untuk melaksanakan surat edaran mentri dalam negeri nomor 900.1.9.1/435/SJ dan surat edaran nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang pendanaan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024.

2. Pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota wajib menganggarakan dana hibah pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota (pilkada tahun 2024) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran (TA) 2023 sebesar 40% dan dalam (APBD) (TA) sebesar 60% dari total dana hibah.

3. Meminta keseriusan pemerintah Abdya untuk melaksanakan tuntutan poin 1 dan 2 sebagaimana yang telah disebut.

4. Sampai saat ini panwaslih Abdya telah menyusun Kebetuhan anggaran sesuai dengan keputusan Bawaslu RI Nomor: 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota namun belum ada kesepakatan pemerintah Abdya dan panwaslih Abdya.

LIHAT JUGA:   Diskominfo Langsa, Saksikan Penandatangan Layanan Informasi Publik Antara Ini

5. Jika tidak adanya kesepakatan pemerintah abdya dan Panwaslih Abdya maka dalam hal ini kami meminta Lembaga Terkait untuk melakukan tindak lanjut di tingkat provinsi untuk dana bibah dalam APBD memberikan penegasan mengalokasikan dana hibah dalam APBD.

6 .kami meminta pemerintah Abdya berkomitmen menyelesaikan persoalan penganggaran untuk panwaslih agar Pilkada Abdya tidak cacat hukum.

7. Kami meminta Panwaslih Abdya dapat segera melaksanakan tugasnya sebagai pengawas Pilkada Abdya Tahun 2024 karna mengingat tahapan Pilkada sudah berlangsung dengan konsekuensi apapun. (MAG)

Editor: WAH