Jendela AlaNanggroe Aceh

Temuan BPK: Defisit Rill Aceh Tenggara Tahun 2023, Rp96 M

×

Temuan BPK: Defisit Rill Aceh Tenggara Tahun 2023, Rp96 M

Sebarkan artikel ini
Kantor Bupati Aceh Tenggara. (Riko Hermanda/IndonesiaGlobal)
Kantor Bupati Aceh Tenggara. (Riko Hermanda/IndonesiaGlobal)

INDONESIAGLOBAL, ACEH TENGGARA – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyebutkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara mengalami defisit rill sebesar Rp96.064.672.272 pada tahun anggaran (TA) 2023.

Hal itu tertuang dalam LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh, Nomor: 15.B/LHP/XVIII.BAC/05/2024, dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2024.

ADVERTISEMENTS
BANNER

Dalam laporan BPK, defisit rill berasal dari utang dan pemakaian kas dibatasi penggunaannya.

Dijelaskan BPK, rincian defisit itu terjadi karena kas dibatasi penggunaannya senilai Rp34.221.979.475 dan utang akibat tidak tersedianya dana tahun anggaran 2023 senilai Rp61.842.692.797.

“Sehingga defisit rill seluruhnya, berjumlah Rp96.064.672.272,” tulis BPK dalam LHP.

Dalam laporannya, BPK juga menjelaskan, kas dibatasi penggunaannya, adalah uang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Adapun kas dibatasi penggunaannya, meliputi penerimaan kas berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), DBH Perkebunan Sawit, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), dan Dana Insentif Fiskal (DIF).

“Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa realisasi kas dan sisa kas dibatasi penggunaannya tahun anggaran 2023, terdiri dari DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi, DOKA, Dana Insentif Fiskal, DAU Bidang Pendidikan, DAU Bidang Kesehatan, DAU Pekerjaan Umum, DAU Tambahan 50 persen THR, DBH CHT dan DBH Perkebunan Sawit,” sebut BPK dalam laporannya.

Kemudian BPK menuliskan, berdasarkan pemeriksaan di atas, nilai SiLPA TA 2023 dapat digunakan secara bebas, yakni sebesar Rp560.580.455.

Dengan demikian, terdapat pemakaian kas dibatasi penggunaannya pada TA 2023 tersebut, yaitu sebesar Rp34.221.979.475, (Rp34.782.559.931-Rp560.580.455).

Dituliskan BPK dalam laporannya, menurut keterangan Kepala Bidang Perbendaharaan, diketahui bahwa kas dibatasi penggunaannya itu, digunakan membiayai kegiatan TA 2023.

Hal ini dikarenakan realisasi PAD, dan Dana Alokasi Umum tidak cukup untuk membiayai kegiatan TA 2023. Keterangan lebih lanjut diketahui, bahwa terdapat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ menginstruksikan alokasi anggaran kegiatan Pemilihan Kepala Daerah, dibebankan pada APBD TA 2023 dan TA 2024 dalam bentuk belanja hibah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), sehingga terdapat belanja hibah sebesar Rp15.195.800.000 yang harus direalisasikan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara.

LIHAT JUGA:   Peringati Hari Bhakti Adhyaksa Ke-64, Kejari Asel Gelar Donor Darah

BPK juga menuliskan, utang akibat tidak tersedianya dana TA 2023, terdiri dari utang Belanja sebesar Rp52.841.276.519. Dan utang jangka pendek lainnya, sebesar Rp9.001.416.278 telah diakui Utang di Neraca TA 2023 (Audited), dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp61.842.692.797.

Dari jumlah utang sebesar Rp61.842.692.797, terdapat Utang Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) sebesar Rp31.682.889.125, dan Utang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp30.159.803.672.

Apabila dibandingkan antara SILPA TΑ 2023 dengan Utang Belanja, menunjukkan bahwa SILPA TA 2023 tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban TA 2023.

Penganggaran belanja TA 2023 dilakukan Pemkab Aceh Tenggara dengan peningkatan anggaran penerimaan pembiayaan TA 2023, berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa anggaran penerimaan pembiayaan TA 2023 atas hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya tidak terealisasi seluruhnya.

BPK menyebutkan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 24 Ayat (5) dan Ayat (3), Pasal 88 Ayat (1) dan Pasal 86 Ayat (1).

Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik pada Pasal 33 ayat (1), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus pada Pasal 38A, Ayat (1) dan Ayat (2).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DAK Fisik pada Pasal 47 ayat (2) dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dan DOKA pada Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2).

LIHAT JUGA:   Diskominfo Kota Langsa, Terima Kunjungan Kepala LPP RRI Lhokseumawe

Sehingga, permasalahan tersebut mengakibatkan Pemkab Aceh Tenggara mengalami kesulitan likuiditas untuk membayar tagihan belanja sehingga terdapat utang belanja senilai Rp61.842.692.797, serta penggunaan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp34.221.979.475, yang akan membebani anggaran tahun berikutnya.

Permasalahan ini disebabkan, Kepala Daerah tidak cermat dalam menyusun anggaran pendapatan yang memiliki kepastian penerimaan serta menyusun anggaran belanja sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

Dan Ketua DPRK, Wakil Ketua DPRK, Banggar DPRK Aceh Tenggara tidak cermat dalam melakukan pembahasan anggaran, begitu juga Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK tidak cermat dalam menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBK.

“Atas kondisi tersebut, Pemkab Aceh Tenggara melalui Kepala BPKD menyatakan sependapat dengan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasi sesuai hasil pemeriksaan,” tulis BPK.

BPK merekomendasikan Pj. Bupati Aceh Tenggara agar bersama legislatif untuk menyusun dan menyepakati KUA PPAS serta menandatangani persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang APBK tahun anggaran berikutnya dengan nilai anggaran pendapatan yang rasional.

Selanjutnya, memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK untuk menetapkan APBK Aceh Tenggara tahun anggaran berikutnya, dengan nilai anggaran pendapatan yang rasional.

Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK untuk menyusun dan melaksanakan road map penyelesaian utang daerah dan rencana pelaksanaan kegiatan atas dana mengikat yang terpakai tidak sesuai peruntukkannya.

Dalam laporannya, BPK mengungkapkan, Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) TA 2023 Nomor 23.B/LHP/XVII.BAC/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 lalu. Pemkab Aceh Tenggara mengalami defisit riil TA 2022 sebesar Rp106.691.974.243 yang akan membebani TA 2023.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pj Bupati Aceh Tenggara, agar memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK untuk menyusun dan melaksanakan road map penyelesaian utang daerah dan rencana pelaksanaan kegiatan atas dana mengikat yang terpakai tidak sesuai peruntukkannya.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2023, menunjukkan bahwa permasalahan tersebut masih terjadi dilakukan oleh Pemkab Aceh Tenggara,” tulis BPK. (MAG)

Editor: DEP