Hukum

Kejanggalan Kematian Afif yang Diduga Disiksa Polisi, Keluarga Minta Pelakunya Dihukum Mati

×

Kejanggalan Kematian Afif yang Diduga Disiksa Polisi, Keluarga Minta Pelakunya Dihukum Mati

Sebarkan artikel ini
Kejanggalan Kematian Afif yang Diduga Disiksa Polisi, Keluarga Minta Pelakunya Dihukum Mati
Anggun Anggraini tak kuasa menahan tangis saat menunjukkan foto putranya, Afif Maulana yang diduga disiksa anggota polisi sebelum akhirnya ditemukan meninggal. (Foto BBC)

INDONESIAGLOBAL – Kematian Afif Maulana, bocah 13 tahun di Padang, Sumatra Barat telah membetot perhatian publik, termasuk sejumlah lembaga negara. Seperti apa kejanggalan di balik kematian siswa SMP tersebut, dan bagaimana kronologinya?

Kepolisian membantah Afif disiksa anggota polisi sebelum meninggal di tengah pemeriksaan 39 personil yang terlibat dalam insiden pembubaran tawuran. Namun, hal ini bertolak belakang dari sikap tim advokat LBH Padang dan pihak keluarga korban yang meyakini Afif mengalami penyiksaan sebelum meninggal.

ADVERTISEMENTS
BANNER

KontraS mencatat kasus kekerasan dan penyiksaan oleh anggota polisi tidak bergeming dalam tiga tahun terakhir, mencapai 600-an kasus. Menurut mereka, hal ini dikarenakan budaya kekerasan di kepolisian termanifestasi dalam tugas-tugas polisi di lapangan, termasuk pengawasan yang lemah.

Kasus dugaan penyiksaan oleh anggota polisi yang berulang juga telah mendorong wacana menempelkan kamera pada personil kepolisian saat menjalani tugas.

Anggun Anggraini, 32 tahun, tak kuasa menahan bulir air mata saat foto jenazah putranya ditampilkan dalam konferensi pers yang diselenggarakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Senin (24/06).

Dari foto yang ditampilkan, terdapat luka lebam di hampir sekujur tubuh putra sulungnya, Afif Maulana, 13 tahun. Luka yang merah membiru itu terdapat di bagian punggung dan rusuk kiri bagian belakang. Bagian depan jenazah juga terdapat lebam yang sama pada perut bagian kiri dan tulang rusuk.

“Dekat perut yang hijau. Kayak jejak sepatu. Jejak sepatu ditendang. Terus tangan ini kan di sini habis kena kayak pukul… Terus ada di bagian belakang sini. Itu menguatkan keluarga bahwa ada tindak penyiksaan,“ kata Anggun kepada wartawan Halbert Chaniago yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Ibu dua anak ini juga tidak terima anaknya yang “masih lugu” disebut akan ikut tawuran.

“Anak Anggun sekecil itu nggak mungkin dia tawuran. Dia saja pulang sekolah di rumah. Lebih banyak dia di kamar,” ucap Anggun sambil berusaha menahan air matanya.

Konferensi pers yang diselenggarakan LBH Padang ini sebagai respons pernyataan kepolisian Sumatra Barat. Pihak Polda Sumbar menyebut tidak ada saksi mata yang melihat Afif disiksa oleh anggota polisi, serta kemungkinan Afif melompat dari jembatan.

“Ingat Polda Sumbar, di tubuh Afif itu ada kekerasan. Ada kekerasan. Itu tidak bisa dibohongi. Di situ ada kekerasan dan Anda harus cari. Penyidik, Anda harus cari siapa, apa yang menyebabkan kekerasan itu muncul di tubuh anak kami, Afif Maulana,” kata Direktur LBH Padang, Indira Suryani dengan suara bergetar.

Indira meyakini beberapa luka di tubuh Afif merupakan “fakta meyakinkan” bukti terjadi penyiksaan.

Selain itu, LBH Padang juga mengklaim telah mendengarkan kesaksian dari tujuh korban lainnya (lima berstatus anak dan dua berusia 18 tahun) yang ditangkap polisi pada hari kejadian.

Dari keterangan mereka, Indira mengatakan anggota polisi diduga melakukan penyiksaan dengan berbagai cara termasuk mencambuk, menyetrum, memukul dengan rotan, sampai menyundut rokok kepada korban saksi.

BBC News Indonesia juga melihat foto-foto bagian tubuh korban-korban saksi yang ditampilkan oleh LBH Padang. Dari foto tersebut terdapat bekas luka yang diduga terkena sabetan keras, sundutan rokok berkali-kali, dan luka di lutut karena diduga terjatuh dari motor.

“Yang berikutnya, justru yang mungkin menguatkan (keyakinan) kami, respons Polda yang kemudian menurut kami kontraproduktif dan memburu orang-orang yang memviralkan, itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kami. Semakin menguatkan kami bahwa ada sesuatu yang sangat salah di situ,” tambah Indira.

Hal ini merujuk pada pernyataan Kapolda Sumbar, Suharyono yang mengatakan akan memburu pihak-pihak yang memviralkan kematian Afif Maulana karena dugaan disiksa polisi, seperti dikutip Kompas.id.

Selain itu, kejanggalan lain yang ditemukan LBH Padang adalah ketika pihak keluarga tidak diizinkan untuk mengikuti pemeriksaan jasad korban, serta CCTV di dekat lokasi kejadian dilaporkan tidak berfungsi.

“Semoga justice for Afif benar-benar terwujud di Indonesia ini,” kata Indira.

Polisi: Jatuh dari jembatan, ‘luka lecet-lecet’

Di sisi lain, Kepala divisi humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistyawan mengeklaim bahwa Afif terjatuh dari jembatan saat pencegahan tawuran terjadi. Luka yang ada pada tubuhnya disebut sebagai “lecet-lecet”.

“Ya itu luka-lukanya itu lecet-lecet. Kemungkinan dia waktu terjatuh di bawah itu kan, kan kita nggak tahu. Apakah korban ini jatuhnya langsung meninggal, apa langsung merayap-merayap, minta tolong. Kan kita nggak tahu,” katanya.

Dwi Sulistyawan menambahkan, Afif tidak ditangkap polisi. “Yang lain diamankan cuma 18 dari kurang lebih 40 orang. Jadi kejadiannya cepat,” katanya.

Saat dikonfirmasi terkait dengan tujuh saksi yang memberi laporan pada LBH Padang mengenai dugaan penyiksaan selama proses penahanan, Dwi Sulistyawan mengatakan belum menemukan indikasinya.

Dwi menambahkan, sejauh ini divisi profesi dan pengamanan (propam) masih memeriksa 39 anggota polisi yang diduga terlibat dalam insiden ini. “39, ya masih diperiksa,” katanya.

Bagaimana kronologi versi LBH Padang?
Minggu, 09 Juni 2024

Pukul 04.00 WIB – Afif sedang berboncengan sepeda motor dengan rekannya berinsial A, menuju utara.

Afif dan rekannya ditendang anggota Sabhara Polda Sumbar menggunakan motor dinas berjenis KLX. Saat terpelanting, Afif berjarak dua meter dengan rekannya A.

Korban A sempat melihat Afif berdiri dan dikelilingi anggota polisi yang memegang rotan. Hingga saat itu, korban A tidak pernah lagi melihat Afif.

Pukul 10.00 WIB – A dan korban-korban lainnya dibolehkan pulang ke rumah masing-masing dari Polda Sumbar, dengan perjanjian tidak melakukan kesalahan yang sama (berdasarkan keterangan polisi diduga mereka yang ditangkap karena merencanakan tawuran).

Pukul 11.55 WIB – Warga menemukan mayat di bawah jembatan aliran Batang Kuranji, Jalan By Pass KM 9, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Mayat tersebut diidentifikasi sebagai Afif Maulana. Dari jenazahnya terdapat sejumlah luka.

LIHAT JUGA:   Kapolda Jabar Ganti Semua Penyidik Lama Kasus Vina Cirebon

Jenazah Afif dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan pemeriksaan.

Senin, 10 Juni 2024

Keluarga korban menerima salinan sertifikat kematian Nomor: SK/34/VI/2024/ dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar. Namun, pemeriksaan jenazah belum menentukan kematian tidak wajar yang dialami Afif.

Di sisi lain, keluarga korban mendapatkan informasi dari seorang anggota Polres Kota Padang, bahwa korban Afif meninggal akibat tulang rusuk patah enam buah dan robek dibagian paru-paru 11 sentimeter. Orang tua Afif membuat laporan polisi ke Polresta Padang dengan Nomor: LP/B/409/VI/2024/SPKT/POLRESTA PADANG/POLDA SUMATERA BARAT.

Temuan lain LBH Padang

Polisi juga diduga menyiksa lima anak dan dua orang dewasa (berumur 18 tahun) yang menyebabkan luka-luka. Mereka mendapatkan penyiksaan berupa dicambuk, disetrum, dipukul dengan rotan, diseruduk motor, serta mendapatkan sulutan rokok di tubuh korban. “Bahkan ada keterangan yang kami dapatkan, adanya kekerasan seksual berupa memaksa ciuman sejenis,” kata Direktur LBH Padang, Indira Suryani dalam keterangannya.
Selama proses penahanan di Polsek Kuranji, A mengaku ditendang dua kali di bagian muka, di sentrum serta diancam apabila melaporkan kejadian yang dialami maka akan ditindaklanjuti.
Saat A dan korban-korban lainnya dibawa ke Polda Sumbar, mereka disuruh jalan jongkok dan berguling-guling sampai muntah, kalau belum muntah belum boleh berhenti.
Bagaimana kronologi versi kepolisian?
Minggu, 09 Juni 2024

Pukul 03.00 WIB – Ada rombongan anak-anak muda konvoi melintasi Jembatan Kuranji. Di situ terlihat membawa berbagai macam senjata tajam.

Saat rekan Afif yaitu A ditangkap – ia sempat mendengar kalimat dari Afif yang isinya mengajak A untuk melompat.

Samapta Polda Sumbar mengamankan 18 orang ke Polsek Kuranji. Tidak ada nama Afif Maulana di situ.

Dari 18 orang yang ditangkap, yang terbukti membawa senjata tajam satu orang. Ini sedang diproses. 17 orang kemudian dikembalikan lagi ke keluarganya.

Polisi menemukan senjata-senjata lain berserakan di lokasi, “sehingga tidak bisa diketahui siapa pemilknya,” kata Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Padang AKBP Rully Indra Wijayanto.

Siang

Kepolisian mendapat laporan masyarakat adanya sesosok mayat anak-anak yang belum diketahui identitasnya. Belakangan diketahui mayat tersebut adalah Afif Maulana.

Dalam satu keterangan kepada media, Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono menduga Afif Maulana terjun dari jembatan saat ada pengamanan aksi tawuran. Hal itu berdasarkan keterangan dari A, rekan memboncengi Afif.

“Masuk ke sungai ini sudah ada keterangan dari A. Bahwa memang AM (Afif Maulana) ini sudah berencana akan masuk ke sungai menceburkan diri ke sungai,” kata Suharyono seperti dikutip dari Kompas.

Perlu pengawasan pihak independen

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai publik akan sulit percaya dengan keterangan polisi karena adanya konflik kepentingan di dalamnya.

“Bagaimana publik bisa mempercayainya bila yang menyampaikan pernyataan adalah pihak yang diduga melakukan penganiayaan dan menjadi penyebab kematian atau penyebab AM (Afif Maulana) melompat ke sungai?” katanya bertanya-tanya.

Selama masih dalam proses penyelidikan atas kematian Afuf, ia berharap kepolisian tidak mengambil kesimpulan cepat.

“Kasus seperti itu sudah seringkali terjadi, dan korban meninggal menjadi double victim dengan pernyataan tersebut, bila tidak benar.”

“Makanya perlu pihak independen untuk melakukan penyelidikan dan klarifikasi bahwa kejadian yang disampaikan oleh kepolisian tersebut benar atau salah,” kata Bambang.

Sejumlah lembaga negara turun tangan
Di sisi lain, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bersama lembaga negara lainnya “berkolaborasi” untuk memantau proses penyelidikan kasus kematian Afif.

Mereka yang terlibat di dalamnya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Ombudsman, termasuk LBH Padang.

“Semua komisi negara setuju untuk kolaborasi dalam penanganan kasus anak korban,” kata anggota Kompolnas, Poengky Indarti dalam keterangan kepada BBC News Indonesia, Senin (24/06).

Dalam hal ini, baik Kompolnas, KPAI, LPSK, Ombudsman, dan LBH Padang berencana memantau langsung gelar perkara kematian Afif di Polda Sumbar – meskipun waktunya belum diputuskan.

“Tentunya setelah hasil autopsi keluar,” tambah Poengky.

Sejauh ini, Kompolnas mengeklaim telah mengirim surat permintaan klarifikasi ke Polda Sumatra Barat. Poengky Indarti mengatakan, pihaknya mendorong “pemeriksaan profesional dan komprehensif dengan dukungan scentific crime investigation (penyelidikan dengan bukti ilmiah)”.

Kompolnas merekomendasikan proses pidana dengan pemberatan hukuman, sidang etik dan pemecatan bagi anggota polisi yang terbukti melakukan penyiksaan dan mengakibatkan Afif meninggal.

“Jika benar anggota melakukan penyiksaan yang berakibat hilangnya nyawa anak korban, maka hal tersebut masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan ke dalam UU Anti Penyiksaan, sehingga praktek penyiksaan harus dihapuskan (zero tolerance against torture),” tambah Poengky.

Sebaliknya, jika tidak terbukti, maka penyelidik kepolisian harus mencari tahu penyebab Afif meninggal dunia dengan didukung bukti-bukti ilmiah. “Sehingga tidak menimbulkan pertanyaan publik,” katanya.

Lembaga yang bertugas memberi arah kebijakan kepolisian pada presiden ini juga mendorong tindaklanjut pemeriksaan kepada anggota polisi yang diduga menyiksa beberapa saksi yang berstatus anak.

“Upaya penertiban harus dilakukan secara humanis dan tidak menggunakan kekerasan berlebihan, apa lagi terhadap anak-anak,” tambah Poengky.

Bukan sekali dua kali

Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kelakuan sebagian anggota polisi dalam menangani perkara anak. Menurutnya, tidak semua polisi “melek soal hak anak”, sehingga perilakunya dalam penanganan perkara yang melibatkan anak menjadi “tak menghargai hak anak-anak”.

“Kepolisian juga harus memahami bahwa kenakalan remaja bisa jadi juga merupakan produk lingkungan sosial. Makanya semangat humanis kepolisian harusnya tetap mengedepankan empati pada terduga anak-anak pelaku tidak tertib sosial,” katanya.

LIHAT JUGA:   Buat Konten Pemalakan, Wartawan Terancam Dijerat UU ITE

Bagaimanapun, dugaan penyiksaan terhadap Afif di Padang ini menambah daftar panjang tuduhan terhadap polisi yang kurang profesional dalam menjalankan tugasnya. BBC News Indonesia merangkum sejumlah kasus dugaan penyiksaan oleh anggota polisi yang sempat menjadi perhatian publik.

Cerita Saka Tatal disiksa dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon.

Saka Tatal salah satu mantan narapidana kasus pembunuhan Vina Cirebon belum lama ini mengaku mendapat pukulan, setruman, dan paksaan oleh polisi agar mau mengaku bersalah dalam proses hukumnya.

Ia mengatakan sebagai “korban salah tangkap” dan menyatakan “tidak ada di tempat kejadian”. Kasusnya sudah diaporkan ke Komnas HAM dan Komisi Yudisial pada 2016 – saat ini kembali diperiksa Komnas HAM.

Terakhir, Saka mengutarakan kasusnya dalam saluran YouTube pesohor Uya Kuya. “Di badan diinjak-injak, dipukuli, kepala saya diadu dengan gembok panjang sampai bocor.”

Polisi menangkis narasi ini dengan menyebut Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik enam tahun silam, seperti dikutip Kompas.

Pria di Bekasi diduga disiksa agar mengaku sebagai begal

Seorang pria berusia pertengahan 20 tahun mengaku digebuki hingga delapan jam oleh lima polisi. Ia bersama tiga kawannya dipaksa mengaku sebagai begal pada 2021.

Lukman – bukan nama sebenarnya – diputus bebas dan tidak bersalah dalam putusan banding, setelah sembilan bulan mendekam dipenjara.

Herman tewas disiksa selama dalam tahanan
Kasus yang pernah mencuat adalah kematian Herman di Balikpapan, Kalimantan Timur pada 2020 dan Deki Susanto di Solok Selatan, Sumatra Barat pada 2021.

Herman tewas disiksa selama dalam tahanan setelah dituduh mencuri telepon genggam, sementara Deki kepalanya pecah dihantam timah panas saat hendak ditangkap karena dituduh terlibat judi.

Perkara pidana apa yang disebut sebagai extrajudicial killing terhadap Deki Susanto melibatkan enam polisi terperiksa, dan salah satunya dijadikan tersangka.

Lalu, kasus kematian Herman membuat lima polisi divonis bersalah dengan hukuman tiga tahun penjara, dan seorang polisi divonis satu tahun penjara. Tiga di antara mereka mengajukan banding.

Pegiat kesenian Sumbar, Ganti Akmal tewas saat penangkapan

Ganti Akmal menghembuskan napas terakhir setelah kepalanya dipukuli dengan balok. LBH Padang melaporkan mayat pria yang dituduh polisi melakukan eksploitasi sekual anak ini penuh dengan luka. Luka lebam di kepala dan wajah, pergelangan tangan diduga patah, pendarahan di telinga dan luka memar di kepala.

Kasusnya sempat dihentikan Polda Sumbar karena “tidak cukup bukti”, tapi pengadilan memutuskan sebaliknya: lanjutkan penyelidikan. Dalam proses rekonstruksi, seorang anggota polisi berinisial HA disebut mengakui memukul kepala korban.

Cerita diduga disiksa agar mengaku sebagai pelaku kejahatan ‘klitih’

Sejumlah pria mengaku mendapat penyiksaan oleh anggota polisi di Yogyakarta agar mengaku sebagai pelaku kejahatan jalanan ‘klitih’ atau pembegalan.

“Saya ditangkap jam 12.30, lalu [mata] saya diplester, lalu dipukuli sampai pagi,” kata seorang pria yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa. Ia mengeklaim dipaksa mengaku kesalahan yang tak dia lakukan.

Terdakwa lain mengaku dipukul bagian perut dan dada, dan ditodong senjata api agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan.

Namun, putusan pengadilan berkata lain. PN Yogyakarta memutus keduanya bersalah dan divonis enam tahun penjara. Pihak pengacara mengajukan banding, karena yakin kedua kliennya tidak terlibat kasus pembunuhan itu.

Berdasarkan catatan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) periode Januari – Juni 2024 terdapat 308 peristiwa kekerasan yang diduga dilakukan anggota polisi meliputi penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, extrajudicial killing, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Angka ini menunjukkan setiap harinya lembaga ini mencatat dua kasus.

Dalam tiga tahun terakhir lembaga ini juga melaporkan ratusan kasus dugaan kekerasan oleh anggota polisi, yaitu 2021 (651 kasus), 2022 (677 kasus), dan 2023 (622 kasus).

“Masih tingginya angka-angka kekerasan atau penyiksaan ini kami tengarai oleh beberapa faktor di antaranya masih dinormalisasinya atau masih kentalnya budaya kekerasan di institusi kepolisian yang pada akhirnya budaya tersebut juga terbawa ke ranah-ranah sipil,” kata Staf Divisi Hukum KontraS, Muhammad Yahya Ihyaroza.

Faktor lainnya, tambah Yahya, adalah minimnya pengawasan lembaga internal maupun juga eksternal dari kepolisian. Lantaran minim pengawasan, penyalahgunaan wewenang anggota polisi masih marak.

“Dan yang terakhir, pun jika mereka atau para pelaku tindak pelanggaran tersebut diadili, mereka hanya mendapatkan sanksi ringan atau hukuman pidana ringan yang tidak menimbulkan efek jera yang pada akhirnya hal tersebut melanggarkan praktik-praktik impunitas,” katanya.

Wacana kamera pada polisi yang bertugas

Salah satu bentuk pengawasan yang paling mungkin dilakukan adalah pemasangan kamera (body camera) pada seluruh anggota polisi yang bertugas di lapangan. Hal ini sudah lama diwacanakan oleh Kompolnas, kata anggotanya Poengky Indarti.

“Sehingga penggunaan body camera tersebut merupakan bentuk pengawasan sekaligus pertanggungjawaban profesionalitas anggota,” katanya.

Pengamat kepolisian, Bambang Rukminto ikut menimpali. Bukan hanya, pemasangan kamera pada polisi yang bertugas, tapi setiap ruang interogasi perlu dilengkapi kamera pengawas.

“Seharusnya pemeriksaan itu harus dalam ruang interogasi yang juga dikontrol oleh, sekarang ada teknologi CCTV misalnya, sehingga hal-hal itu tidak lagi dilakukan,” katanya.

BBC News Indonesia telah menghubungi Kadiv Humas Polri, Sandi Nugroho untuk meminta komentar. Namun, sampai berita ini diturunkan, belum mendapat respons.

Kembali kepada Anggun Anggraini yang baru saja kehilangan putranya. Ia akan terus berjuang untuk mendapat keadilan keadilan atas kematian Afif Maulana. “Harapan [pelakunya] hukum mati, dipecat. Baru itu obat luka [hati] ini,” katanya.

Sumber: bbc