HukumNasional

Dugaan Korupsi, Bekas Bupati Tanimbar Jadi Tersangka

×

Dugaan Korupsi, Bekas Bupati Tanimbar Jadi Tersangka

Sebarkan artikel ini
Dugaan Korupsi, Bekas Bupati Tanimbar Jadi Tersangka
Kejari Kepulauan Tanimbar, menetapkan bekas Bupati PF, sebagai tersangka. (Dok Humas Kejari Tanimbar/For IndonesiaGlobal)

INDONESIAGLOBAL, AMBON – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Tanimbar, Dadi Wahyudi bersama penyidik, akhirnya menetapkan bekas Bupati insial PF, sebagai tersangka baru kasus dugaan tindak pidana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Setda Kepulauan Tanimbar.

Penetapan tersangka itu, usai Kejari Tanimbar melakukan serangkaian penyelidikan dalam kasus tersebut. Hal itu, menjawab keresahan publik Tanimbar, menilai kejari masuk angin.

ADVERTISEMENTS
BANNER

Tak hanya itu, tersangka PF jadi pertama sepanjang berdirinya Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai mantan bupati yang menjadi tersangka.

Penetapan tersangka itu, disampaikan Kajari Tanimbar saat konferensi pers di Aula Kejaksaan, didampingi Kasi Pidsus Stendo Sitania, bersama sejumlah anggota Kejaksaan, Rabu 19 Juni 2024.

Kajari menjelaskan, tindak pidana dilakukan tersebut, yaitu dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tahun anggaran 2020, telah dilaksanakan serangkaian proses penyidikan lanjutan untuk mengungkap ataupun memperoleh alat bukti lainnya yang diperlukan, serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atas nama terdakwa RBM dan PM.

LIHAT JUGA:   Pendaftaran Calon Anggota Kompolnas 2024-2029 Ditutup

“Sehingga, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, secara Kolektif menetapkan satu orang tersangka baru yang tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka dengan Nomor: B- 816/Q.1.13/Fd.2/06/2024 Tanggal 19 Juni 2024, insial PF Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2017-2022,” ungkap Dady.

Kata dia, adapun nilai kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Maluku dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tahun anggaran 2020 Nomor: R-34/Q.1.7/H.III.3/10/2023 tanggal 02 Oktober 2023, sebesar Rp1.092.917.664,00 .

LIHAT JUGA:   Pendaftaran Calon Anggota Kompolnas 2024-2029 Ditutup

Sementara itu, untuk kerugian harus dipertanggungjawab tersangka PF, sebagaimana dalam fakta, yakni sebesar Rp314.598.000,00.

Penetapan tersangka PF ini, lanjut Dady, sebagai kelanjutan dari tindakan penyidikan dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terhadap perkara itu, dan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: PRINT-01/Q.1.13/Fd.2/01/2023 tanggal 04 Januari 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: PRINT- 03/Q.1.13/Fd.2/01/2023 tanggal 30 Januari 2023.

“Dimana, dari hasil penyidikan itu, telah diperoleh bukti permulaan yang cukup melakukan penetapan tersangka,” tutupnya. (Adam M/Kontributor Ambon)

Editor: DEP