Jakarta

Desak Pj Heru Evaluasi Pemkot Jakut, Gen-Z: Warga Butuh Pemimpin Mau Kerja, Bukan Jago Pencitraan

×

Desak Pj Heru Evaluasi Pemkot Jakut, Gen-Z: Warga Butuh Pemimpin Mau Kerja, Bukan Jago Pencitraan

Sebarkan artikel ini
Desak Pj Heru Evaluasi Pemkot Jakut, Gen-Z: Warga Butuh Pemimpin Mau Kerja, Bukan Jago Pencitraan
Foto: Pj Gubernur DK Jakarta Heru Budi Hartono (Google Sinar Harapan)

INDONESIAGLOBAL, JAKARTA – Gen-Z Jakarta Utara sapaan Amoy, menyoroti pernyataan salah satu pejabat pemerintahan Jakarta Utara yang bertugas sebagai Kasatpel Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Kecamatan Koja.

Menurutnya, pernyataan kewalahan bekerja yang disampaikan Kasatpel Citata Kecamatan Koja sangat memalukan, dan tentunya itu perlu menjadi perhatian khusus untuk Pj Gubernur DK Jakarta, Heru Budi Hartono.

ADVERTISEMENTS
BANNER

“Pernyataan Kasatpel sangat memalukan, apalagi banyak masyarakat yang membacanya, itu sangat mengecewakan sekali, seakan-akan masyarakat sia-sia menggaji mereka para ASN,” tegas Amoy saat dimintai tanggapan Indonesiaglobal, di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 25 Mei 2024.

“Pak Pj Heru harusnya mengevaluasi kinerja anak buahnya yang bertugas di Dinas hingga Sudin, apalagi dia mau nyagub nanti, yang warga butuhkan itu pemimpin yang mau kerja bukan jago pencitraan di Media Sosial. Evaluasi anak buah atau dievaluasi Warga,” tanya Amoy Gen-Z kelahiran 2003 itu.

Sebelumnya, ditemukan bangunan komersil yang berdiri di Simpang Lima Semper Koja Jakarta Utara tengah menuai sorotan. Sebab, bangunan itu diduga kuat tak mengantongi ijin atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Menanggapi hal itu, Kasatpel Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) Kecamatan Koja, Dessy malah menyatakan pihaknya tidak bisa melakukan pengawasan dengan maksimal di lapangan.

“Kita tidak bisa mengawasi 24 jam, tetapi terkait bangunan yang dimaksud sudah kita berikan surat peringatan (SP) ketiga,” ujar Dessy saat ditemui wartawan di lantai III Kantor Kecamatan Koja, Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

Ironisnya, meskipun bangunan itu tidak memiliki ijin PGB, para pekerja tetap melanjutkan pembuatan bangunan komersil tersebut. “Kita tidak membolehkan, kita sesuai prosedur aja diberikan surat peringatan,” sambung Dessy.

Tentunya pernyataan sikap CKTRP Kecamatan Koja ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah NO 16 Tahun 2021 tentang bangunan gedung pasal 12.

“Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung,” tulis pasal tersebut.

Pemkot Jakut Bungkam

Kepala Suku Dinas (Kasudin) Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) Kota Jakarta Utara, Jogi Harjudanto ogah mengomentari pernyataan anak buahnya yang tak menyanggupi tanggungjawab tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Satuan Pelaksana CKTRP di tingkat kecamatan dengan baik.

Lantaran, Jogi Harjudanto tak kunjung merespon pertanyaan IndonesiaGlobal yang dilontarkan melalui via WhatsApp pada, Rabu 22 Mei 2024. (MAG)

Editor: RAH

Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun Diberhentikan
IPW

INDONESIAGLOBAL, JAKARTA – Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memberhentikan penuh Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun dari keanggotaannya….