HukumJendela BarselaNanggroe Aceh

Kejari Aceh Jaya Lakukan Pelaksanaan Tahap Dua Kepada Bekas Geuchik M

×

Kejari Aceh Jaya Lakukan Pelaksanaan Tahap Dua Kepada Bekas Geuchik M

Sebarkan artikel ini
Kejari Aceh Jaya Lakukan Pelaksanaan Tahap Dua Kepada Bekas Geuchik M
Pelaksanaan tahap dua tersangka M, oleh Kejari Aceh Jaya. (Dok Kejati Aceh)

INDONESIAGLOBAL, ACEH JAYA – Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, lakukan pelaksanaan tahap dua terhadap bekas Geuchik.

Tahap dua dilakukan itu, terkait dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi Penerbitan Retribusi Sertifikat Tanah di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, tahun 2016.

ADVERTISEMENTS
BANNER

Diketahui, luas tanah dari kasus tersebut, sekira 506.998 hektar, dengan total 260 sertifikat.

“Adapun terduga tersangka itu, yakni inisial M, bekas Keuchik di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti,” ungkap Kasi Intel Kejari Aceh Jaya, Dedi Saputra, melalui siaran pers diterima dari Kejati Aceh, Selasa 21 Mei 2024.

Dia menjelaskan, M ditetapkan tersangka, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: R-38/ L.1.24/ Fd.1/ 05/ 2023 tanggal 16 Mei 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Khusus nomor : PRINT-02/L.1.24/Fd.1/05/2023.

LIHAT JUGA:   Polisi Tahan Eks Pimpinan Bagian Kredit Bank Mandiri

Berdasarkan surat penetapan itu, maka pelaksanaan tahap dua dilakukan.

Kata Dedi, berdasarkan keterangan para saksi selama proses penyidikan, M ini diduga telah melakukan penyimpangan dalam penerbitan retribusi sertifikat tanah di Desa Paya Laot, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, sekira Rp12.607.479.500.

Maka, atas dugaan dimaksud, saat ini pihak Kejari Aceh Jaya telah melakukan penahanan, terhadap tersangka M, selama 20 hari kedepan.

“Terhitung sejak 21 Mei, hingga 9 Juni 2024, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Calang Kabupaten Aceh Jaya.” Kata Dedi, sebelum dilakukan penahanan terhadap tersangka, tim dokter di RSUD Teuku Umar Calang, menyatakan hasil pemeriksaan M dalam keadaan sehat dan dapat dilakukan penahanan.

LIHAT JUGA:   Pj Bupati Simeulue, Launcing Internet Statelit

“Terkait kasus itu, tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55,” demikian. (MAG)

Editor: RAH

Note: Ada kesalahan dalam penyampaian oleh pihak terkait. Isi berita ini sudah mengalami perubahan judul dan isi.