INDONESIAGLOBAL, ACEH TENGGARA – Sempat jadi perbincangan hangat di tengah masyarakat atas dugaan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute (DPMK) Aceh Tenggara, beserta jajaran sedot honor kegiatan tititpan di desa, kini mulai terjawab.
Diketahui, sebelumnya mahasiswa, pada Jumat 26 April 2024 lalu, melakukan orasi ke DPRK setempat, terkait program dana desa diduga sebagai kegiatan titipan pemkab setempat.
Dalam orasi itu, mereka menyampaikan tuntutan kepada Penjabat (Pj) Bupati Aceh Tenggara Syakir, segera lakukan evaluasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute (DPMK) dan oknum camat.
Menurut mereka, diduga telah bersekongkol melakukan pemufakatan jahat dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk menggerogoti dana desa dengan menitipkan kegiatan-kegiatan di desa, berdalih atas perintah Pj bupati guna memuluskan kegiatan siluman itu.
Ungkap mereka, kegiatan-kegiatan itu tidak pernah di bahas dalam Musyawarah Dusun (Musdus), dan Musyawarah Desa (Musdes) pada rencana pembangunan desa.
“Kami merasa miris, kenapa program itu tidak pernah dibahas sama sekali, tetapi jika yang mengajukan di DPMK, kegiatan itu wajib dimasukkan, apabila tidak dimasukkan, maka APBDes tidak akan diproses,” tutur mereka.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute (DPMK) Aceh Tenggara, Zahrul Akmal, kepada IndonesiaGlobal, Selasa 7 Mei 2024 melalui WhatsApp.
Terkait dugaan dia bersama jajaran sedot honor semua kegiatan titipan pada 385 desa, capai sekira Rp1 miliar.
“Insya Allah itu tidak benar,”
menyebutkan, jika memang itu betul terjadi, pasti penuh rekening kadis.
“Semoga dugaan itu tidak benar,” tegas Zahrul. (MAG)
Editor: VID
