Banda AcehJendela PantimuraNanggroe Aceh

MaTA Desak Kejaksaan Usut Tuntas Dugaan Kasus Korupsi BRA

×

MaTA Desak Kejaksaan Usut Tuntas Dugaan Kasus Korupsi BRA

Sebarkan artikel ini
MaTA Desak Kejaksaan Usut Tuntas Dugaan Kasus Korupsi BRA
Koordinator MaTA, Alfian. (Foto Pribadi)

INDONESIAGLOBAL, BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), mendesak Kejaksaan Negeri Aceh Timur, untuk melakukan penyelidikan dan mengusut secara tuntas, dugaan kasus korupsi pada Badan Reintegrasi Aceh (BRA).

Dugaan kasus korupsi itu terkait program penyaluran bantuan budidaya ikan dan pakan runcah oleh BRA, untuk sembilan kelompok masyarakat di Kecamatan Nurussalam dan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur dengan anggaran senilai Rp 15.713.864.890 pada perubahan APBA Tahun Anggaran 2023.

ADVERTISEMENTS
BANNER

Program itu, merupakan pokok-pikiran (POKIR) anggota DPRA. Sedangkan, BRA dibentuk dengan tujuan untuk pemberdayaan masyarakat korban konflik, mantan kombatan dan tapol/napol sesuai dengan tugas dan wewenangnya, kata Alfian Koordinator MaTa kepada IndonesiaGlobal, Selasa 7 Mei 2024.

Alfian menjelaskan, jika BRA bukan tempat bajakan anggaran untuk politisasi atau kepentingan elit politik, sebagaimana yang terjadi saat ini.

Oleh sebab itu, kata dia, diperlukan kejujuran, sehingga kelembagaan menjadi tegak lurus, demi keadilan para korban, mantan kombantan dan tapol/napol masa yang akan datang.

“Berdasarkan temuan dan analisa awal kami, nama masing- masing kelompok sengaja di desain sedemikian rupa, untuk memuluskan pencairan anggaran, secara adminitrasi”

“Kemungkinan kelompok ini ada, akan tetapi secara fakta di lapangan tidak ada, dan ini menjadi salah satu modus yang telah terjadi. Sehingga pemangku kepentingan (aparatur) di gampong- gampong sama sekali tidak mengetahui atas keberadaan nama kelompok dan anggaran bantuan tersebut”

“Padahal saat ini, tiap- tiap bantuan yang disalurkan ke gampong, perlu koordinasi dengan pihak gampong, sehingga kebijakan anggaran yang bersumber dari APBA dan APBK tidak tumpang tindih dengan anggaran dana desa,” tukas Alfian.

LIHAT JUGA:   Dua Calon Wali Kota Langsa dan Elemen Masyarakat, Kolaborasi di Meja Kopi

Akan tetapi, sambungnya, hal tersebut tidak terjadi demikian. Sehingga patut diduga, jika bantuan tersebut fiktif, dan sangat berpotensi untuk dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertangung jawab dan juga memiliki potensi, jika anggaran tersebut dipolitisasi untuk kepentingan pemilu yang baru saja berlangsung.

“Artinya, kami tidak berharap kasus ini hanya dikorbankan oknum di level operasional saja, akan tetapi menjadi harapan publik, jika dibalik kasus ini, ternyata ada peran penting seorang aktor atau pelaku kejahatan yang harus tersentuh oleh hukum”

Selain itu, jelas Alfian, kasus ini tidak hanya dilihat dari sudut kerugian keuangan semata, akan tetapi juga kerugian sosial yang menjadi lebih besar, dimana seharusnya para korban konflik, mantan kombatan dan tapol/napol di tahun 2023, sudah menerima dana konpensasi akibat perang.

Namun, fakta yang terjadi justru anggaran tersebut disalahgunakan atau diselewengkan.

Hal ini, sebutnya, akan menjadi perhitungan kerugian secara sosial, juga menjadi penting bagi penyidik dan Hakim tipikor dalam menilai nantinya.

Kemudian, menurut Alfian, penyidik juga perlu menelusuri, sejak kapan penganggaran atas program berjalan, sehingga publik juga harus mengetahui, bahwa penganggaran program ini, sudah bermasalah terutama secara adminitrasi.

“Jadi, penyelidikan harus dilakukan dari hulu sampai ke hilir, agar tuntutan atas kasus tersebut semakin akurat. Dari situ, kuta akan mengetahui, siapa saja figur- figur yang terlibat, sehingga dapat ditindak secara tegas”

LIHAT JUGA:   Polres Ajaya Gelar Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Untuk itu, Alfian meminta Kejati Aceh transparan dalam melakukan penanganan kasus penyelewengan anggaran BRA secara utuh.

Di sisi lain, kita menginginkan pembaharuan sistem dan manajeman di BRA. Sebab, selama ini BRA mengurus dana pokir dewan yang di tempatkan pada badan tersebut dan menjadi masalah di setiap tahunnya.

“Seharunya, pemerintah Aceh perlu memikirkan dan melahirkan kebijakan penggangaran secara khusus, sehingga tidak dikendalikan oleh pemilik pokir yang berdampak pada kinerja BRA”

“Maka dari itu, BRA perlu di evaluasi secara menyeluruh, dan kalau ada oknum bermental korup, maka wajib di bersihkan. Disinilah, diperlukan, orang- orang yang memiliki integritas dan memiliki moral bijak dalam mengelola BRA, sehingga kinerja ke depan semakin baik dengan menjunjung tinggi rasa keadilan bagi korban konflik dan alokasi anggaran khusus, menjadi bagian terpenting untuk mempercepat penyelesaian dan hak- hak para korban konflik, mantan kombantan dan tapol/napol.

Kekinian, Alfian selaku koordinator MaTA kembali mengingatkan, pengusutan dan pengungkapan kasus jangan hanya berhenti pada aktor di lapangan saja.

Menurutnya, aktor- aktor yang berada dibelakang meja yang merancang perampokan uang publik Aceh, juga harus dipidana, jika terbukti melakukan Korupsi.

Sebab, hal itu penting dilakukan untuk memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban konflik Aceh, demikian. (MAG)

Editor: RAH