NasionalPilkada

Pj Kepala Daerah Tak Bisa Maju di Pilkada 2024

×

Pj Kepala Daerah Tak Bisa Maju di Pilkada 2024

Sebarkan artikel ini
Pj Kepala Daerah Tak Bisa Maju di Pilkada 2024
Ilustrasi, Pilkada serentak 2024 (Dok. Radar Jogja)

INDONESIAGLOBAL, JAKARTA – Para penjabat (Pj) kepala daerah dari tingkat gubernur, wali kota hingga bupati tidak bisa maju di Pilkada 2024.

Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf q Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang berbunyi sebagai berikut.

ADVERTISEMENTS
BANNER

“Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota.”

Posisi Pj Kepala Daerah selama ini diisi oleh para pejabat yang berstatus PNS yang diangkat pemerintah pusat. Jumlah daerah yang diisi oleh penjabat sejak 2022 sampai 2024 sebanyak 272.

LIHAT JUGA:   PAW Anggota KIP Langsa, Dilantik Pj Walkot Syahridin

UU Tentang Pilkada juga mengatur jika PNS ingin maju Pilkada 2024 maka harus mengundurkan diri terlebih dulu.

Tak hanya PNS, aparat TNI, Polri hingga Kepala Desa pun harus mundur jika ingin menjadi peserta Pilkada 2024.

“Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan,” bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada.

LIHAT JUGA:   Tak Perlu ke Samsat, Ini Cara Cek Plat Kendaraan Online

Pilkada 2024 akan dihelat serentak di 37 provinsi dan dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia. Pemungutan suara Pilkada 2024 akan dilakukan pada Rabu, 27 November 2024.

Suber: Cnnindonesia