INDONESIAGLOBAL, ACEH JAYA – Kembali beredar isu keuchik dan sekretaris desa akan melakukan study luar daerah.
“Isu tersebut dikuatkan dengan beredarnya bukti setoran dari desa ke rekening pelaksana, yaitu Edu Training and Healing Indonesia, dengan jumlah dana sebesar Rp34 juta per desa,” ungkap Sahputra, Perwakilan YARA Kabupaten Aceh Jaya, melalui rilis diterima media ini, Minggu 28 April 2024.
Dia mejelaskan, terkait kegiatan study dimaksud, itu belum dipastikan kapan? Dan apakah semua Desa di Aceh Jaya akan ikut serta.
Tetapi, dari bukti setoran, kegiatan itu akan diikuti oleh dua orang per desa, yakni kepala desa (keuchik) dan seketaris desa (sekgam), tutur Putra.
Menurut dia, rencana kegiatan seperti ini, bukanlah kali pertama dilakukan para keuchik di Aceh Jaya, sudah hampir setiap tahun.
Dulu pernah dibatalkan oleh kepala daerah setempat, pun demikian, kegiatan seperti itu, pernah dilaksanakan beberapa kali oleh keuchik ke berbagai daerah luar Aceh.
Kata dia, kita melihat dari beberapa kali kegiatan sudah pernah dilakukan, itu tidak ada feedback apapun menguntungkan desa.
“Malah menilai, kegiatan itu justru terkesan sia-sia, dan hanya menghambur-hamburkan uang negara.” Sebab itu, kita meminta kepala daerah, dalam hal ini Penjabat Bupati Aceh Jaya untuk membatalkan giat tersebut.
Pj bupati selaku kepala daerah, kata Putra, harus bersikap tegas atas rencana-rencana seperti itu, dipastikan tidak ada manfaat apapun bagi desa.
Dia pun menyarankan, Pj Bupati A Murtala, memanggil dinas terkait membidangi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Kemudian, pihak Inspektorat untuk memastikan sistem pengelolaan keuangan desa, harus dikelola dan difungsikan sesuai dengan kebutuhan desa, bukan untuk kepentingan kepala desa.
Putra juga menyebutkan, hingga saat ini, kita belum bisa memastikan siapa mengkoordinir kegiatan ini. Jika kegiatan seperti ini, dinilai hanya menguntungkan kelompok tertentu, setiap tahun direncanakan di Aceh Jaya.
“Jika ada keterlibatan oknum dari Forum Kechik (Apdesi) Aceh Jaya, maka kita minta aparat penegak hukum menindak tegas oknum itu,” tandasnya.
Kata dia, jangan berbisnis dengan dana desa hanya menguntungkan diri pribadi atau kelompok tertentu, namun kesejahteraan masyarakat harus dikorbankan.
“Kami minta kepada Forum Keuchik lebih fokus pada BUMDESMA, pasalnya dana desa dikumpulkan melalui wadah forum untuk kegiatan itu, sudah berjalan beberapa tahun, tapi terkesan jalan di tempat. Padahal nilai dalam dana dikucurkan untuk BUMDESMA itu, nilainya tidak sedikit,” demikian.
Ketua APDESI Aceh Jaya Menjawab
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Jaya, Teuku Ali Munir dihubungi, Minggu 28 April 2024 petang, isu keuchik dan sekdes akan melakukan kunjungan study tour luar daerah, itu benar.
Dia menegaskan, kunjungan dilakukan itu sudah sesuai dengan regulasi peraturan, dan bukan adanya intervensi dari oknum manapun. “Semua itu insiatif para kepala desa yang punya hak dan kewajiban untuk mengatur anggaran di desa sesuai dengan kebutuhan,” ungkapnya.
Munir menyebutkan, keuchik punya hak selaku pemerintah desa, untuk mengatur dan rancangan menyusun APBG sesuai dengan ketentuanya.
Lagipun, keuchik atau disebut nama lain, semua yang di rencanakan itu, atas keinginan dari keuchik/kepala desa.
Sejak awal, ujarnya, sudah dimasukan dalam rancangan program dalam APBG/APBDes. Semua yang ada keinginannya, tentunya desa-desa yang dianggarkan, pasti ada kepentingan desa masing-masing dalam study tour itu.
Apalagi tujuannya tak lain, untuk mencari pengalaman dan menambah wawasan. Lalu dibawa ke daerah masing-masing, dari daerah sudah berkembang dan maju di luar Provinsi Aceh.
Lanjut dia, berkaitan dengan program tersebut, menerangkan ini tidak ada sangkut paut dengan oknum mana dan siapapun.
Kata Munir, ini murni hak dan kewenangan desa, sesuai dengan peraturan undang-undang tentang desa, sebagaiman semua sudah ada regulasinya.
“Termasuk dalam peningkatan kapasitas pemerintah desa/gampong. Menurut saya, masalah study tour dinilai sangat penting guna menambah pengalaman dan wawasan keuchik/kepala desa dalam menjalankan tugas di desa masing-masing sesuai dengan kebutuhan.”
Sebagai Ketua Apdesi Aceh Jaya, tentunya ia sangat mendukung langkah diambil kepala desa, selagi hal itu tidak bertentangan dengan peraturan dan undang undang berlaku, tegasnya.
“Saya selaku ketua APDESI Aceh Jaya, tidak ada kewenangannya untuk melarang kebijakan desa-desa. Sebab ada hak otonomi untuk merancang sendiri masing-masing.” Dan beharap, kepada semua pihak untuk memberikan dukungan kepada para keuchik.
Agar keuchik-keuchik Aceh jaya ini, menerima ilmu, pengalaman, serta wawasan dalam membangun desanya masing-masing, tanpa ada intervensi siapapun, sehingga desa bisa maju transparan, dan akun tabel.
Kata Munir, mari kita dukung bersama demi Indonesia maju, Aceh Jaya makmur. Mari kita bangun kota dari desa, tutupnya.
Editor: RAH
