Banda AcehNanggroe Aceh

DPD IMM Aceh: Pembangunan Living Park Rumoh Gedong, Dinilai Upaya Menghapus Jejak Sejarah

×

DPD IMM Aceh: Pembangunan Living Park Rumoh Gedong, Dinilai Upaya Menghapus Jejak Sejarah

Sebarkan artikel ini
DPD IMM Aceh: Pembangunan Living Park Rumoh Gedong, Dinilai Upaya Menghapus Jejak Sejarah
Riko Juanda, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD IMM Aceh. (For IndonesiaGlobal)

INDONESIAGLOBAL, BANDA ACEH – Pembangunan Living Park Rumoh Gedong terkesan terburu-buru, dan mengabaikan indikasi bukti pelanggaran HAM berat masa lalu, berupa temuan tulang- belulang diduga korban DOM Aceh, Minggu 31 Maret 2024

Ketua Bidang Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Aceh, Riko Juanda menyebutkan, pembangunan Living Park Rumoh Gedong terkesan terburu-buru, dan mengabaikan temuan tulang belulang di sana.

BANNER

Menurut hemat kami, menduga ada upaya penghapusan sejarah didasari kepentingan tertentu, tujuannya menutup peristiwa pelanggaran HAM berat terjadi di Aceh.

Dia menjelaskan, Presiden Joko Widodo, pada Selasa 27 Juni 2023, pernah mengunjungi Aceh, dalam rangka mengumumkan Kick Of penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Dalam kunjungan itu, presiden menyambangi Desa Bilek Aron Kabupaten Pidie. Saat itu Joko Widodo menegaskan pemerintah terus berupaya memenuhi hak korban, dan berkomitmen dengan niat tulus menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Penegasan itu, ungkap Riko, disampaikan presiden saat sambutannya, sebelum secara resmi presiden meluncurkan pelaksanaan program rekomendasi, penyelesaian non yudisial pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Indonesia.

BACA JUGA:   IRT di Aceh Tenggara, Jadi Pengedar Narkoba

Salah satunya sudah diakui oleh pemerintah, yakni sebagai pelanggaran HAM berat, yaitu Rumoh Gedong terletak di Bilek Aron, Aceh Pidie. “Dalam hal itu, kami meminta kepada pihak terkait, segera lunasi janji Bapak Presiden,” tegas dia.

Sebelumnya, kita ketahui Rumoh Gedong itu bekas Pos Taktis dan Strategis (Pos Sattis) di sektor A, Kecamatan Gelumpang Tiga, di Kabupaten Pidie. Pada masa itu, Darurat Militer terjadi di Aceh, dan lokasi itu diduga digunakan sebagai tempat penyiksaan, dan pembunuhan warga.

Tentunya, dalam tragedi itu banyak masyarakat melihat dan mengalami kejadian dugaan penyiksaan. Pastinya mereka akan menghadapi ketakutan, trauma serta teringat akan dosa-dosa pernah dilakukan oleh aparat pemerintah republik ini, terhadap mereka.

Karena itu, kata dia, kami sangat menyayangkan jika di lokasi itu akan dibangun Living Park. Dan kami menilai, ini jelas sebagai upaya menghilangkan sejarah tragedi kelam pernah terjadi di Provinsi Aceh.

BACA JUGA:   Pilkada Ajay: Partai Koalisi Terus Bertambah, PAN Bergabung

Menurut kami, penghapusan situs sejarah itu, tentunya akan melupakan tragedi pernah terjadi bagi rakyat Aceh. Apalagi bagi calon pemimpin Aceh ke depan.

“Sejarah kelam itu perlahan tapi pasti, akan hilang dari ingatan jika lokasi tersebut dihilangkan,” kata Riko.

Coba kita berkaca di negara lain, di sana justru mereka merawat dan menjaga situs-situs seperti itu.

Sebab bagi mereka, itu bisa menjadi menjadi bahan pelajaran bagi anak-anak, demikian khususnya bagi Aceh ke depan. “Jika itu dihilangkan, ini sangat merugikan bagi regenerasi Aceh ke depannya,” tuturnya.

Bukan itu saja, Riko menegaskan, jika penghapusan sejarah terjadi, menyatakan kami menduga ada upaya penutupan atau pembungkaman informasi itu.

Kemudian, dalam pembangunan Living Park ini, diketahui juga tidak melibatkan pihak terkait, seperti keluarga korban, pun masyarakat. Hal ini terkesan seperti berupaya menghapus jejak pelanggaran HAM, pernah menjadi dosa bagi Pemerintah Indonesia, di Negara kita.

Kami mengutuk keras bagi oknum-oknum mencoba ingin menghilangkan jejak pelanggaran HAM ini. Dan kami meminta pihak tetkait untuk turut melibatkan keluarga korban secara aktif.

BACA JUGA:   Personel Dit Pam Obvit Polda-Polres, Bersihkan Pantai Lhoknga

Kata Riko, berikan informasi secara terbuka dalam setiap perkembangan yang ada, menerangkan dalam pembangunan Living Park itu, sekira beberapa waktu lalu, kami melihat ada penemuan tulang belulang manusia.

Dan ini, kata dia, menjadi bahan evaluasi keseriusan pemerintah sebenarnya, dalam mewujudkan keadilan di negeri ini.

“Bukan hanya mencatat dan mengakui saja, setelah itu sudah.” Pasal 1 Ayat 25 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013, tentang KKR Aceh menyebutkan, bahwa hak atas kepuasan adalah untuk memuaskan korban, yang termasuk di dalamnya dihentikannya pelanggaran, pengakuan kebenaran, pencarian orang hilang.

Termasuk penggalian kuburan massal, deklarasi resmi atau putusan yudisial yang memulihkan martabat korban, permintaan maaf resmi, sanksi terhadap pelaku, penghargaan korban melalui peringatan dan monumen.

Terkait hal itu, kami juga mendesak pemerintah lebih serius dalam mengungkapkan kebenaran pelanggaran HAM berat ini.

“Jangan terkesan, pelanggaran itu seolah tidak menjadi satu prioritas bagi pemerintah di negara ini,” akhir Riko. (MAG)

Editor: RAH