Jendela BarselaNanggroe Aceh

Oknum Pj Kades Diduga Gunakan Material Galian C Ilegal Timbun Tanah Pribadi, Pihak Terkait Jawab Ini

×

Oknum Pj Kades Diduga Gunakan Material Galian C Ilegal Timbun Tanah Pribadi, Pihak Terkait Jawab Ini

Sebarkan artikel ini
Oknum Pj Kades Diduga Gunakan Material Galian C Ilegal Timbun Tanah Pribadi, Pihak Terkait Jawab Ini
Satu ekskavator sedang melakukan galian material dan memuat dalam mobil Dump Truck. (Riko Hermanda/IndonesiaGlobal)

INDONESIAGLOBAL, ACEH TENGGARA – Satu unit alat berat jenis Excavator, tampak beroperasi melakukan pengambilan material di areal Daerah Aliran Sungai (DAS) Lawe Bulan, Desa Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara, mulai menuai pertanyaan.

Pengamatan IndonesiaGlobal, Sabtu 30 Maret 2024, aktivitas pengerukan material di Lawe Rutung, tepatnya hulu jembatan Sungai Lawe Bulan, penghubung Kecamatan Babussalam dengan Kecamatan Lawe Bulan, diduga sebagian material dibawa untuk timbunan lahan tanah warga.

BANNER

Di lokasi, tampak satu unit excavator sedang bekerja di aliran sungai tersebut, dan beberapa armada dump truck sedang keluar masuk, mengangkut material dari aliran sungai.

Saat ditelusuri, angkutan material pengerukan Sungai Lawe Bulan itu, digunakan sebagai material timbunan sekitar pekarangan rumah ibadah (Masjid) di Desa Lawe Rutung.

Selain itu, tampak juga sebagian material diangkut, diduga dibawa sebagai timbunan tanah pribadi, milik warga sekitar.

Mobil Dump Truck pegangkut galian material galian C. (Riko Hermanda/IndonesiaGlobal)
Mobil Dump Truck pegangkut galian material galian C. (Riko Hermanda/IndonesiaGlobal)

Bukan itu saja, terlihat aktivitas armada pengangkut material itu tidak menggunakan terpal alias penutup bak. Sementara, lintasan dilalui armada pengangkut merupakan jalan sentral menuju Pasar Terpadu Kutacane (Pajak Pagi).

Berdasarkan informasi diterima, aktivitas pengerukan galian tersebut, diduga kegiatan dari mitigasi antisipasi bencana banjir.
Material hasil pengerukan diangkut armada, katanya untuk timbunan lahan pekarangan masjid di desa setempat.

Penjabat (Pj) Kepala Desa (Pengulu) Lawe Rutung, Julkifli, ditemui membenarkan hal itu, menjelaskan aktivitas pengerukan atau galian, merupakan kegiatan mitigasi antisipasi bencana banjir di Sungai Lawe Bulan.

Alasan penggalian, kata dia, karena dianggap sudah dangkal dan arusnya berbelok-belok. Sehingga, jika sedikit saja debit air sungai naik, maka air itu akan sampai ke kemukiman warga setempat.

Sebab itu, dia membuat permohonan mitigasi antisipasi bencana banjir. Sekaligus, material hasil pengerukan sungai dangkal, kita pergunakan menimbun lahan atau tanah Masjid di Desa Lawe Rutung.

BACA JUGA:   Audiensi Political Counsellor Kedubes Inggris Bersama Kapolda Aceh

Kata Julkifli, permohonan itu disampaikan secara lisan kepada Penjabat Bupati Aceh Tenggara, saat melaksanakan shalat subuh berjamaah, di Masjid Desa Lawe Rutung, beberapa waktu lalu.

Dia meminta dispensasi dari Pj bupati. Dan menjawab tidak masalah, jika tujuannya mitigasi bencana. “Tidak masalah, itu untuk pengerukan pendangkalan,” tiru Julkifli menyampaikan kata Pj Bupati Syakir.

Kemudian, Julkifli menyatakan, biaya kegiatan mitigasi antisipasi bencana, ini merupakan swadaya atau infak masyarakat. “Dananya bukan dana desa, ini merupakan swadaya dan hasil infaq masyarakat. Asli 0 rupiah, bukan dari dana desa,” tandasnya.

Disinggung apakah mitigasi antisipasi bencana banjir ini dilakukan sepanjang Daerah Aliran Sungai Lawe Bulan, atau pada di titk tertentu saja?

Julkifli menjawab ini swadaya. “Kita hanya menimbun tanah mesjid.” Berulang, dia juga menegaskan, aktivitas dilakukanya tidak menggunakan dana desa seribu rupiah pun.

Kata dia, untuk aktivitas pengerukan galian, hanya di lokasi itu, dan hanya untuk timbunan masjid. “Cuma itu upaya kita, jika ada orang mau menghibahkan, ya kita teruskan lagi,” kata Julkifli.

Anehnya, saat pertanyaan lain diajukan, justru pernyataan Julkifli berbanding terbalik saat ditanya material hasil pengerukan Sungai Lawe Bulan, itu dibawa dump truck dan ditimbun di tanah bekas kolam desa ?

Julkifli mengaku, jika lahan kolam ditimbun itu merupakan miliknya pribadi.

“Kan wajar kalian lihat (te kae aku pe khulihku-red bahasa daerah), jadi apa aku pun ku dapat, setidaknya ku timbunlah tanah ku pun,” ucap oknum Pj Kades.

Tempat sama, saat IndonesiaGlobal bertanya pada salah satu supir dump truck dan pekerja meratakan material baru diturunkan di areal kolam, mereka mengaku tidak tahu material itu untuk apa.

Pj Pengulu Lawe Rutung, langsung menyela pembicaraan wartawan, mengatakan “Ende pung ku, ndak nale ku bahani ntuk bangun rumah ku pe sitok (Ini milik ku, gak iya lah kubuatkan untuk bangunan rumah saya sedikit),” katanya.

BACA JUGA:   Tiga Orang Pelajar di Aceh Selatan, Lecehkan Siswi SMA

Kalo mobil lewat tadi, sebut Julkifli, “Itu asli untuk masjid. Kegiatan inikan bukan untuk pribadi,” Ini mitigasi bencana.

Jadi, dalih Julkifli, tidak perlu izin, hanya dispensasi dari pihak berwenang.

Sebelumnya, terkait aktivitas dimaksud, wartawan ini sempat melakukan konfirmasi kepada pihak Polres Agara. Pihak terkait menyatakan tidak menerima satu surat apapun, pasal aktivitas itu.

Sedangkan Julkifli, mengaku sudah memberikan surat permohonan aktivitas, dan sudah sampai ke pihak bersangkutan.

Dia pun mempertegas, dan menampakan foto surat permohonan dari pihak desa, melalui Handphone pribadinya kepada wartawan.

Surat itu terlihat seperti surat permohonan surat jual beli tanah, foto tanah sebelum ditimbun. Dia menyatakan, surat ditunjuk sudah sampai kepada pihak berwenang, katanya.

Terpisah, DPMPTSP Aceh Tenggara, saat dikonfirmasi pasal aktivitas kegiatan pengerukan atau mitigasi antisipasi bencana.

Melalui Dewi Sartika Andriani, Kabid Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP setempat, mengatakan jika Galian C aktif beroperasi ada lima.

Di antara lima galian aktif itu, kata Dewi, tidak ada yang beroperasi di Sungai Lawe Bulan, menjelaskan jika Galian C Sungai Lawe Bulan diambil mengunakan excavator, lalu diangkut menggunakan mobil damp truck keluar, jelas hal itu melanggar aturan.

“Apabila dijual keluar, itu harus ditindak langsung oleh penegak hukum, kecuali ada izin, imbuhnya, Jumat 29 Maret 2024.

Menurut dia, jika itu terjadi, DPMPTSP Agara hanya bisa melaporkan ke provinsi. “Sebab, izin Galian C yang mengeluarkan pihak DPMPTSP provinsi.” Pun demikian, Dewi mengatakan, jika ada merasa keberatan, bisa melaporkan kepada pihak kepolisian membuat laporan.

“Untuk Galian C, penindakan itu langsung kepolisian,” saran Dewi, menyatakan aktivitas galian di Sungai Lawe Bulan tidak boleh bebas dilakukan.

Yang bisa menggali dan menjual material keluar, tegas Dewi hanya yang memiliki IUP dari Provinsi.

Sementara itu, Kabid Rehabilitasi Dan Rekontruksi BPBD Aceh Tenggara, Dodi Sukmariga Tajmal, secara teknis antisipasi bencana banjir, adalah pengerukan sungai bagian dari mitigasi, guna menghindari banjir akibat sedimentasi, atau pendangkalan sungai dapat memicu meluapnya air banjir.

BACA JUGA:   Agen Togel, Dibekuk Polisi Di Langsa

Dodi menjelaskan, mitigasi dilakukan dalam antisipasi bencana banjir, untuk teknisnya material yang dangkal dikeruk. Kemudian ditimbun ke bantaran sungai, atau di timbun ke bagian sungai dalam atau di buang ke lokasi diizinkan.

Adapun lokasi diizinkan itu, yakni tanah-tanah milik pemerintah, fasilitas umum, atau menimbun untuk pertapakan rumah ibadah, pesantren atau pertapakan sekolah, tuturnya.

Sementara, untuk pengerukan antisipasi bencana banjir sungai di Aceh Tenggara, Dodi memyatakan pengerukan dalam upaya mitigasi, tidak perlu izin.

“Selagi bukan untuk komersil alias dijual,” katanya, menyebutkan terkait surat permohonan antisipasi bencana banjir diajukan Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan, itu bisa dilakukan.

Kata Dodi, bukan hanya di Lawe Rutung, sepanjang DAS Lawe Bulan sudah perlu untuk dilakukan pengerukan dan normalisasi.

“Karena, kita khawatir pendangkalan sungai tak mampu menampung air sungai, dan dapat menyebabkan banjir seperti tahun 2019 lalu.” Kemudian, apabila ada sebagian materialnya ditimbun ke tempat warga, dan itu bukan untuk peruntukannya, tentu perlu di awasi, agar tidak terjadi transaksi jual beli material.

“Maka itu, menyarankan perlu dibentuk tim pengawas, biar bisa mengawasi,” tutup Dodi.

Sebelumnya diberitakan, Galian C ilegal beroperasi di sungai kali bulan di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara.

Kanit Tipiter Polres Agara, Yani mengatakan, untuk galian yang beroperasi di sungai kali bulan di desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan itu belum ada pemberitahuan tersurat kami terima.

“Tidak ada surat pemberitahuan kami terima, baik dari Polsek Lawe Bulan maupun dari Pj. Pengulu Kute Lawe Rutung,” kata Yani, Kamis 28 Maret 2024.

Yani menyebutkan, seharusnya ada pemberitahuan tersurat harus sampaikan ke pihak kepolisian.

“Setahu kami galian terbut di ambil untuk timbunan masjid,” ujar Yani. (MAG/Riko Hermanda)

Editor: RAH