INDONESIAGLOBAL, JAKARTA – Gebrakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam memperjuangkan nasib petani mendapat pujian dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).
Sebagai informasi, Mentan baru saja menandatangani alokasi penambahan pupuk bersubsidi sebesar 28 triliun.
Dengan tambahan tersebut, kini total anggaran pupuk subsidi menjadi 54 triliun.
Itu dikatakan, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, Khilmi kepada awak media, Sabtu 30 Maret 2024.
Khilmi mengatakan, bahwa gebrakan tersebut merupakan kabar bahagia, sebab ke depan petani tak akan lagi dihadapkan pada persoalan pupuk yang kurang disaat musim tanam tiba.
“Sekarang petani bisa tersenyum lega karena pupuk sudah tersedia dimana- mana”
“Saya kira pak Menteri adalah pejuang petani. Karena itu perjuangan beliau perlu mendapat apresiasi atas perhatian yang sangat besar terhadap para petani,” ujar Khilmi, tukas Khilmi.
Kata dia, dengan tambahan produksi dalam negeri ini, diharapkan dapat meningkat, sehingga ke depan Indonesia mampu mewujudkan swasembada, terlebih dalam memenuhi kebutuhan nasional maupun ekspor.
“Hal yang paling utama adalah bagaimana pertanian Indonesia tidak lagi bergantung pada kebijakan impor”
“Jadi sekali lagi DPR mendukung sekaligus mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Menteri, dalam menambah pupuk subsidi,” tutur Khilmi.
Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, secara simbolik telah menyerahkan alokasi penambahan pupuk subsidi untuk petani seluruh Indonesia sebesar Rp 28 triliun.
Ia mengatakan, jika penambahan tersebut, merupakan tindak lanjut hasil berbagai pertemuan dan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan juga para Menteri seperti Sri Mulyani.
Hasilnya, alokasi pupuk sebanyak 9,55 juta ton resmi diputuskan melalui surat menteri keuangan no S-297/MK.02.2024.
Selain itu, jelasnya, volume pupuk subsidi tahun 2024 meliputi pupuk kimia dan juga organik untuk 9 jenis komoditas seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao.
Adapun alokasi pupuk, mengacu pada rekomendasi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian.
Kekinian, selaku anggota Komisi IV DPR FI, Khilmi berharap para Gubernur, Bupati dan Wali Kota segera menyiapkan rancangan alokasi per kabupaten dan kecamatan sesuai data e-RDKK tahun 2024, sekian. (MAG)
Editor: RAH
