Banda AcehNanggroe Aceh

Sikapi Runtuhnya Nilai- nilai Demokrasi Bangsa, Aliansi GeRAK Aceh, Disabilitas Dan Komunitas Muda Angkat Bicara

×

Sikapi Runtuhnya Nilai- nilai Demokrasi Bangsa, Aliansi GeRAK Aceh, Disabilitas Dan Komunitas Muda Angkat Bicara

Sebarkan artikel ini
Sikapi Runtuhnya Nilai- nilai Demokrasi Bangsa, Aliansi Gerak Aceh, Disabilitas Dan Komunitas Muda Angkat Bicara
Raudhatul Hasanah, Rizki Amanda dan Destika Gilang, terkasit "Diskusi Publik" terhadap keprihatinan bangsa, atas runtuhnya nilai- nilai demokrasi" di Sekber Wartawan, Banda Aceh. (Foto IndonesiaGlobal/ Cut Silvi)

INDONESIAGLOBAL, BANDA ACEH – Wujud keprihatinan terhadap runtuhnya nilai- nilai demokrasi bangsa saat ini. Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh bersama Komunitas Anak Muda, Disabilitas dan Perempuan Aceh, mengadakan diskusi publik, bertajuk “Keprihatinan Terhadap Bangsa, Atas Runtuhnya Nilai- nilai Demokrasi” di Sekber Wartawan, Banda Aceh 5 Februari 2024.

Selain itu, aksi tersebut dilakukan, guna menyikapi prilaku koruptif dan manipulatif yang sengaja dipertontonkan oleh penguasa dan politisi negeri, jelang pelaksanaan Pemilu pada tanggal 14 Februari mendatang.

Hal itu dikatakan, Koordinator Koalisi Anak Muda Democracy Resilience (KAMu DemRes), Raudatul Hasanal kepada awak media.

Amatan IndonesiaGlobal, diskusi dimulai sekira pukul 11.00 WIB. Sebagai informasi, diskusi bertujuan, untuk membawa dampak perubahan lebih baik, terkait tindak pidana korupsi dan perilaku yang jelas- jelas menggerus nilai moral melalui pendangkalan akidah dan pembodohan moral.

Untuk diketahui, adapun butir- butir pernyataan sikap dari hasil diskusi tersebut yaitu :

1. Kami, elemen sipil masyarakat Aceh yang terdiri dari orang muda, disabilitas, Perempuan, menyatakan prihatin ancaman runtuhnya demokrasi negara ini. Prilaku koruptif dan manipulatif yang dipertontonkan penguasa dan politisi negeri menjelang pemilu 2024.

BACA JUGA:   Kapolres Abdya Gelar Apel Operasi Keselamatan Seulawah

Kami menyatakan bergabung bersama tokoh-tokoh bangsa, para akademisi dan kawan-kawan di seluruh Indonesia. Kami menyatakan sikap kami sebagai berikut:

1. Meminta kepemimpinan dan pemeritahan dari desa sampai Nasional menjaga Netralitas demi mewujudkan pemilu bersih, inklusif dan berkeadilan pada tahun 2024.

2. Menolak segala bentuk pelanggaran konstitusi, pendangkalan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan alat negara, dan mobilisasi masyarakat.

3. Mengecam presiden yang terang-terangan cawe-cawe dalam pemilu dan ingin mengkooptasi hasil pemilu. Sikap presiden yang terang-terangan berpihak kepada anaknya, membangun politik dinasti, bahkan dengan cara mempermainkan Undangundang jelas memberi contoh buruk berkembangnya politik dinasti.

4. Mendesak presiden adil bertindak sesuai koridor hukum dalam berkampanye. Walaupun presiden berhak berkampanye untuk salah satu calon berdasarkan UU, penggunaan kekuasaan serta sumberdaya serta aparatur negara untuk memenangkan calon yang didukung presiden adalah penghianatan pada demokrasi.

5. Menuntut profesionalisme dan keterbukaan semua lembaga penyelenggara pemilu untuk memastikan pemilu yang adil, terbuka dan damai.

6. Menyerukan gerakan besar-besaran pemantauan pemilu oleh berbagai elemen masyarakat, pengumpulan dan pendokumentasian berbagai peristiwa kecurangan, dan sekaligus pelaporan pelanggaran serta pengawalan melalui proses hukum negara demokrasi.

BACA JUGA:   Nasri Saputra Saksi Paslon Presiden 03 di Aceh Jaya, Menolak Hasil Pemilu 2024

Di sisi lain, tujuan diskusi menyampaikan, agar pelaksanaan pemilu yang tinggal beberapa hari lagi, berjalan adil, tanpa adanya intervensi dan kecurangan dari pihak manapun.

“Kami sangat menyayangkan, sikap Presiden RI, Joko Widodo yang dinilai terang- terangan ikut campur, terkait keberpihakan kepada salah satu paslon Capres dan Cawapres, yang tidak lain merupakan putra kandungnya”

“Dari situ kita dapat melihat, bagaimana seorang pemimpin, membangun dan membentuk politik dinasti, bahkan dengan cara mempermainkan Undang- undang, yang merupakan contoh buruk bagi masyarakat,” tukas Raudhatul.

Kata dia, seharusnya Presiden, harus bersikap adil dan bijaksana, sesuai koridor hukum dalam berkampanye, bukan menyalahgunaan kekuasaan, demi memenangkan salah satu paslon dengan melanggar ketentuan berlaku, yang dinilai sebagai penghianatan terhadap demokrasi.

Tempat sama, Rizki Amanda selaku aktivis dari Komunitas Anak Muda, berpendapat, bahwa pemantauan pemilu harus dilakukan oleh semua elemen masyarakat, guna menghindari indikasi kecurangan yang kapan dan dimana saja bisa terjadi, khususnya di wilayah Aceh.

“Profesionalisme dan keterbukaan juga merupakan faktor utama dalam pelaksanaan pemilu, guna mewujudkan pemilu yang adil, terbuka dan damai,” beber Rizki.

BACA JUGA:   Penyidik Polda Aceh Berjanji Tuntaskan Kasus RS Regional Aceh Tengah

Sementara, Destika Gilang Lestari turut menambahkan, jika para aktivis di wilayah Aceh, belum ada yang menyatakan sikap, terhadap perubahan demokrasi yang ada saat ini.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat, tanpa terkecuali mampu menyuarakan, kondisi terkini demokrasi Indonesia yang dinilai sudah mulai krisis.

“Mari kita kawal dan awasi pemilu dengan baik, agar melahirkan pemimpin- pemimpin yang adil, bijaksana, serta mampu mengimplementasikan aspirasi masyarakat”

Selain itu, Destika berkeinginan, agar pemimpin terpilih lainnya, mampu membawa perubahan, terhadap perilaku korupsi yang dinilai masih terjadi pada pemerintahan saat ini.

Kekinian, selaku aktivis dari GeRAK Aceh, Destika menjelaskan, bahwa aksi yang dilakukan hari ini memang kecil, namun diharapkan mampu memberikan dampak yang besar bagi kemaslahatan masyarakat di Indonesia.

“Aksi yang kita lakukan hari ini memang terbilang kecil, namun kita berharap dari aksi kecil akan memberi pengaruh yang besar bagi masyarakat, sementara aksi yang besar akan memberi dampak luas, guna perubahan bangsa dalam memberantas tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang jabatan, bagi pemimpin terpilih nantinya,” pungkas Destika. (MAG)

Editor: RAH