INDONESIAGLOBAL, BANDA ACEH – Direktur Emirate Development Reseach (EDR), Usman Lamreung menilai sejumlah oknum anggota Dewan Aceh mangkir terhadap janji. Menurutnya, tidak sedikit masyarakat mengeluh, jika ekspektasi tidak sesuai harapan.
Sementara, tingginya penempatan anggaran untuk berbagai kegiatan menjadi polemik. Sehingga program dana Pokir, diduga hanya di tempatkan demi kepentingan politik dan pribadi, hingga dugaan main mata pun terjadi.
Sebagai contoh, alokasi anggaran dianggap belum sepenuhnya menyentuh sistem perekonomian masyarakat di Aceh. Justru sebaliknya, rentan terindikasi hanya untuk kepentingan pribadi.
Itu dikatakan, Usman saat dihubungi IndonesiaGlobal, Selasa 21 November 2023.
Usman mengatakan, saat ini rakyat mulai kritis, menyikapi berbagai program yang dilaksanakan oleh anggota Dewan, tidak berimbang dengan keadaan ekonomi rakyat.
“Besarnya dana pelatihan bimtek hingga sarana dan prasarana semasa menjalankan tugas, sangat tidak berimbang di saat rakyat mengalami kemerosotan ekonomi,” tegas Usman.
Belum lagi proyek- proyek penambangan ilegal dengan perambahan hutan, merusak suaka dan berdampak pada ekosistem, kerusakan alam, ekosistem dampak buruk bagi lingkungan.
“Seharusnya setiap perumusan bersumber dari Pokir, berpihak pada program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat, bukan sebaliknya,” Ujar Akademisi Unaya Aceh.
Saat ini, rakyat sepenuhnya menaruh harapan, agar seluruh anggaran di Aceh, baik tingkat Kota maupun Kabupaten, dapat terkoordinir dengan baik.
Disamping itu, Usman menambahkan, implementasi Qanun yang telah dirumuskan, tidak berjalan sesuai keinginan rakyat.
“Kekecewaan masyarakat begitu besar, ditambah lagi dengan persoalan korupsi yang terjadi di tingkat Provinsi maupun Kabupaten”
Kemudian, kata dia pemberian sejumlah bantuan, dinilai tidak tepat sasaran. Sebab kata Usman, pendataan yang tidak sesuai terhadap para penerima bantuan, bukan merupakan golongan masyarakat kurang mampu, serta disinyalir masih adanya aparatur sipil negara yang ikut menerima bantuan.
“Dapat dibayangkan, jika aliran bantuan kepada rakyat tidak tepat sasaran, berapa banyak kerugian negara di dapat per bulan,” tambah Usman.
Oleh karena itu, kata dia konsistensi pemerintah baik pusat maupun daerah perlu ditingkatkan, sehingga mampu mengorganisir kebutuhan masyarakat di tingkat Kabupaten hingga desa, sekian. (MAG)
Editor: YUD