Banda AcehHukumNanggroe Aceh

MA Batalkan Vonis Bebas Mantan Direktur PDAM Pijay

×

MA Batalkan Vonis Bebas Mantan Direktur PDAM Pijay

Sebarkan artikel ini
MA Batalkan Vonis Bebas Mantan Direktur PDAM Pijay, Dugaan Kasus Korupsi
Sidang Vonis Terdakwa Syamsul Bahri, terhadap kasus Korupsi PDAM Pijay (Cut Silvia/IndonesiaGlobal)

INDONESIAGLOBAL, BANDA ACEH – Mahkamah Agung (MA) membatalkan vonis bebas Syamsul Bahri, terdakwa tindak pidana korupsi penyelewengan dana tagihan rekening pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Krueng Meureudu tahun anggaran 2016 sampai 2020, Rabu 15 November 2023.

Syamsul Bahri merupakan bekas Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Krueng Meureudu.

ADVERTISEMENTS
BANNER

Sebagai informasi, Syamsul Bahri telah menggelapkan sebagian atau seluruh penerimaan yang berasal dari tagihan rekening air untuk kepentingan pribadi.

Terdakwa, tegas hakim dalam pembacaan sidang, telah menyebabkan kerugian negara, sekira Rp 712.283.169 berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Aceh tanggal 04 November 2022.

LIHAT JUGA:   DLH Langsa Akui Temuan Gakkum Terhadap Sulfur PT PEMA

Pengamatan IndonesiaGlobal, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, menjatuhkan vonis bebas Syamsul Bahri, terdakwa tindak pidana korupsi penyelewengan dana tagihan rekening pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Krueng Meureudu tahun 2016 sampai 2020.

Saat itu, terdakwa Syamsul Bahri, tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair. Namun dinyatakan bersalah, berdasarkan dakwaan subsider.

Namun dalam amar putusan, hakim mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU), pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya.

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, mengajukan Kasasi sebagaimana Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2023, sebagai Pemohon Kasasi yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.

LIHAT JUGA:   Colt Diesel Terbalik di Lambaro Aceh Besar

Hal itu tertera pada putusan MA Nomor 5013 K/Pid.Sus/2023 tanggal 11 Oktober 2023, memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi.

Oleh itu, MA menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hukuman penjara selama satu tahun serta membayar denda sekira Rp 50 juta rupiah.

Apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Kekinian, hakim menetapkan masa penahanan dijalani terdakwa, dikurangi dari pidana dijatuhkan serta memerintah terdakwa untuk ditahan. (MAG)

Editor: YUD