Banda AcehHukumNanggroe Aceh

Masa Penahanan Diduga Tersangka Korupsi Lahan Zikir Nurul Arafah Habis, Perkara Tetap Lanjut

×

Masa Penahanan Diduga Tersangka Korupsi Lahan Zikir Nurul Arafah Habis, Perkara Tetap Lanjut

Sebarkan artikel ini
Masa Penahanan Diduga Tersangka Korupsi Lahan Zikir Nurul Arafah Habis, Perkara Tetap Lanjut
Foto: Penahanan terduga tersangka kasus dugaan tipikor lahan Dzikir Nurul Arafah. (Ist)

INDONESIAGLOBAL, BANDA ACEH – Masa penahanan dua orang diduga tersangka korupsi pengadaan lahan Zikir Nurul Arafah Islamic Center di Desa Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, telah habis.

“Sebelumnya, dua terduga tersangka itu, ditahan selama 120 hari, sejak tanggal 4 Juli hingga 31 Oktober 2023,” ungkap Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Fadillah Aditya, Kamis 2 November 2023.

ADVERTISEMENTS
BANNER

Adapun dua orang diduga tersangka tersebut, yaitu inisial DA, 53 tahun, eks Keuchik Desa Ulee Lheue dan insial SH, Kasi Pemerintahan Desa Ulee Lheue, masih aktif.

Kata Fadillah, meski masa tahanan mereka habis, polisi terus melanjutkan perkara itu, karena ada kerugian negara dalam kasus tersebut, mencapai Rp1 miliar.

“Terkait saksi ahli pidana dan pertanahan, itu masih diteliti oleh JPU,” tutur Kasat Reskrim.

LIHAT JUGA:   Ribuan Peserta Ramaikan Jalan Sehat Peluncuran Pilkada 2024 di Langsa

Fadillah menjelaskan, masa penahanan terduga tersangka DA dan SH, tidak dapat diperpanjang sesuai ketentuan berlaku, disebutkan dalam Pasal 29 ayat 6 KUHAP.

Kemudian, pasca penangkapan, dua terduga tersangka itu, mereka ditahan di Mapolresta Banda Aceh selama 20 hari. “Masa penahanan diperpanjang selama 40 hari,” katanya.

Sebagai informasi, terang dia, saat itu jaksa mengembalikan berkas perkara. “Sebab sejumlah bukti dan berkas-berkas belum lengkap.”

Hingga akhirnya, masa penahanan dua orang terduga tersangka itu, kembali diperpanjang selama 60 hari, sembari penyidik melengkapi sejumlah berkas.

Pun demekian, Fadillah menegaskan perkara itu tidak berhenti sampai disini, penyidikan berlanjut hingga jaksa menentukan berkas sudah lengkap (P21).

Barulah, kata dia penyidik melanjutkan tahap dua, dengan menyerahkan sejumlah barang bukti kedua terduga tersangka ke jaksa.

Menurut dia, secara umum, koordinasi penyidik dengan jaksa penuntut umum, telah dilakukan selama ini. Hal ini, merupakan bentuk Criminal Justice System (CJS).

LIHAT JUGA:   Diduga Bunuh Diri, Kapolres Tamiang Ikut Evakuasi Jenazah Korban

“Jaksa memiliki peranan dalam meneliti kelengkapan suatu berkas perkara guna penuntutan,” katanya.

Sementara, terkait satu tersangka lain, yaitu MY, Kepala Dinas PUPR Kota Banda Aceh, dia ditahan di Mapolresta Banda Aceh, hingga akhir November 2023 nanti.

Selain itu, dalam kasus proyek pengadaan lahan bersumber dari dana APBK tahun 2018 hingga mencapai Rp 3 miliar lebih ini, pihaknya telah menetapkan tiga orang terduga tersangka, yakni DA, SH serta MY.

Selain terduga tersangka, polisi turut menyita sejumlah aset, berupa tiga persil tanah dan lain- lain. Kemudian, kata Fadillah, dari hasil audit BPKP, menguak fakta jika negara mengalami kerugian sekira Rp1 miliar. (MAG)

Editor: YUD