INDONESIAGLOBAL, ACEH BARAT – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Ramli mendesak Pj Bupati Aceh Barat, memperbarui struktural management Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD CND) Meulaboh saat ini ke struktural baru.
Pasalnya kata Ramli, selama ini tempat pelayanan kesehatan umum itu diduga melakukan penyelewengan anggaran pengelolaan dengan jumlah fantastis mencapai Rp1,6 Miliar.
“Dugaan penyelewengan anggaran pengelolaan RSUD CND Meulaboh sesuai dengan temuan Laporan Hasil Audit Khusus (LHAK) Inspektorat Aceh Barat pada 2022,” kata Ramli dalam Konferensi Pers bersama GeRAK di Aceh Barat, Senin 16 Oktober 2023.
Menurutnya, sejak penemuan berdasarkan hasil audit itu hingga kini pihak RS setempat, hanya mengembalikan anggaran pengelolaan sebesar Rp64 Juta.
“Miliaran anggaran hilang hanya puluhan juta dikembalikan, dalam kasus dugaan rasuah ini pasti banyak pelakunya yang tidak bisa disebutkan satu persatu,” ujar dia.
DPRK Aceh Barat sendiri, kata dia, sejauh ini telah menyurati Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh untuk melakukan audit secara menyeluruh terkait temuan Inspektorat Aceh Barat dari Tahun 2018 sampai 2022 di RSUD CND Meulaboh.
“BPKP Aceh sedang melakukan audit, jadi kita tunggu hasil dalam waktu dekat ini dan kita lihat ingin lihat tindakan lanjut Pj Bupati Aceh Barat, jika tidak melakukan apa-apa, kita akan tempuh jalur hukum,” pungkasnya.
Wakil Rakyat itu meminta PJ Bupati Aceh Barat segera mengambil tindakan terbaik guna memperbarui struktural petinggi di RS tersebut sekaligus management keuangan.
“Saya meyakini petinggi-petinggi itu tidak memenuhi syarat menjabat di posisi tingkat atas, kenapa harus diperbarui, agar regulasi di RS dapat berjalan baik, intinya RSUD CND Meulaboh harus cuci gudang,” tutup Ramli.
Editor: YUD
