BANNER
HukumNanggroe Aceh

Dugaan Tipikor Selesai Melalui RJ, KKR Kembalikan Kerugian Negara

×

Dugaan Tipikor Selesai Melalui RJ, KKR Kembalikan Kerugian Negara

Sebarkan artikel ini
Foto: KKR Aceh, kembalikan dana kerugian negara senilai Rp258 juta, terkait dugaan SPPD fiktif. (Cut Silvia/IndonesiaGlobal)

Setelah mendapati beberapa kejanggalan, kata Fadhillah, pihaknya meminta audit investigasi ke Inspektorat Aceh, dan ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp258,5 juta.

 

ADVERTISEMENTS
BANNER

IG.NET, BANDA ACEH – Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, kembalikan dana kerugian negara terkait dugaan SPPD fiktif.

Dana itu dikembalikan KKR, kepada pihak Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh, Kamis 7 September 2023, pukul 10.00 WIB.

Ketua KKR Aceh, Mastur Yahya di hadapan awak media, mengatakan kasus SPPD fiktif di KKR Aceh diselesaikan secara Restoratif Justice (RJ).

Dia menyebutkan, pengembalian dana itu dilakukan atas kesadaran pihak KKR Aceh telah menyebabkan kerugian negara dalam pengadaan SPPD fiktif, ungkap Mastur.

Tempat sama, Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Fadillah Aditya, menjelaskan kasus itu berawal dari adanya informasi ke Polresta Banda Aceh, pada Februari 2023.

“Dugaan kerugian negara itu, bersumber dari APBA tahun anggaran 2022 pada Badan Reintegrasi Aceh (BRA) sebesar Rp772 juta.” Kemudian, kasus SPPD fiktif ini diduga melibatkan 58 orang, terdiri atas tujuh Komisioner KKR Aceh, 18 staf sekretariat BRA, 33 pokja, beber Kompol Fadhillah.

Dia menjelaskan, mereka melakukan perjalanan dinas ke 14 kabupaten/kota di Aceh dalam kurun waktu Februari, hingga Desember 2022 dan perjalanan luar provinsi.

Semuanya, ungkap Fadhillah, 51 kali penugasan dan perjalanan dinas luar Provinsi Aceh sebanyak empat kali. “Ke Jakarta, dan satu kali keberangkatan ke Bali.”

Lanjut dia, dari perjalanan dinas itu ditemukan ketidaksesuaian, “Antaranya dugaan perjalanan dinas fiktif, penggelembungan harga biaya penginapan dan waktu kepulangan lebih cepat dari penugasan.”

Bukan itu saja, juga ditemukan bukti struk biaya penginapan fiktif serta pembayaran biaya perjalanan dinas Workshop ke Bali, dinilai tidak sesuai ketentuan.

Setelah mendapati beberapa kejanggalan, kata Fadhillah, pihaknya meminta audit investigasi ke Inspektorat Aceh, dan ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp258,5 juta.

Adapun dugaan kerugian ditemukan tersebut, yakni dalam bentuk SPPD fiktif sebesar Rp47 juta, penggelembungan biaya penginapan Rp65 juta, kepulangan lebih cepat, Rp45 juta, Bill fiktif Rp78 juta, dan uang saku tidak sesuai ketentuan, Rp22 juta.

Maka, atas temuan tersebut pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, “Mulai dari Ketua KKR Aceh, PPTK, Komisioner KKR, bendahara, staf teknis, dan beberapa anggota Pokja KKR.”

Kekinian, kasus SPPD fiktif tersebut ditempuh melalui penyelesaian Restorative Justice, kata Fadhillah, “Pihaknya memberikan waktu kepada KKR untuk menyetorkan kembali kerugian keuangan negara dimaksud, langkah ini dilakukan sebagai upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” demikian. (MAG)

Editor : DEPP

LIHAT JUGA:   Perselisihan DEMA Dan SEMA UIN Ar-Raniry: M Fakri, Itu Hoax