IG.NET, ACEH BARAT – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, targetkan Pelabuhan Jetty Meulaboh saat ini non aktivitas, akan dijadikan sebagai pintu masuk komuditas perdagangan beserta pertanian.
Target dilakukan di pelabuhan tersebut, sebagai pintu masuk komoditas utama di wilayah pantai barat selatan, Aceh itu dalam upaya menunjang perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten setempat.
Itu dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPRK Aceh Barat, Ahmad Yani, kepada IndonesiaGlobal di Meulaboh, Minggu 18 Juni 2023 petang.
Kata dia, ada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik putra daerah, yaitu PT Mitra Pelabuhan Mandiri (MPM) menyatakan diri siap mengelola dengan maksimal.
“Ini patut untuk diberikan peluang,” sebut Ahmad Yani.
Dia menjelaskan, berdasarkan kalkulasinya, pelabuhan mempunyai keunggulan di bidang ekspor impor produk, seperti Batubara dan komoditi andalan.
“Seharusnya itu dapat mengoptimalkan penarikan PAD, namun malah justru menurun akibat kurangnya aktivitas pemanfaatan,” katanya.
Menurut dia, bilamana penataan sarana dan prasarana pelabuhan dilakukan secara maksimal, dipastikan akan mampu mendukung pondasi ekonomi masyarakat dengan signifikan di Barsela Aceh, khususnya Aceh Barat.
Beberapa tahun terakhir, dia melihat sangat kurang aktivitas sehingga berefek pada pemasukan PAD. “Cuma ada kegiatan bongkar muat Batubara PT BTI dengan angka setoran ke daerah Rp500 juta,” ungkap Ahmad Yani.
Sementara, di sisi lain, keaktifan pelabuhan dalam aktivitas kategori ekspor impor ini, diyakini bakal terbuka ruang terbesar lapangan kerja, bagi putra-putri Aceh Barat.
Dengan demikian, banyaknya lahan tidur masyarakat tentu juga akan berkurang nantinya. “Sebab, akan tumbuh semangat baru untuk bercocok tanam jenis komoditi memiliki pangsa pasar dan nilai jual tinggi,” ujarnya.
Selain itu, kata Yani, jika kegiatan ekspor impor di Pelabuhan Jetty Meulaboh aktif, maka lapangan kerja dipastikan akan terbuka seluas-luasnya, dan lahan tidur milik masyarakat pasti akan jarang terlihat.
Maka itu, melihat adanya potensial pembangunan ekonomi masyarakat terdapat di segi tersebut, kami Komisi III DPRK Aceh Barat mendesak pemerintah daerah setempat, untuk menetapkan BUP profesional pengelola dermaga Pelabuhan Jetty Meulaboh.
“Saya pribadi mendukung penuh niat baik PT MPM yang memiliki BUP, untuk mengelola pelabuhan. Jika ada kendala, legislatif bersedia membantu problematika semampu mungkin.”
Bukan itu saja, dia juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, dalam penataan ulang pelabuhan ini agar tidak diperlambat.
“Sebab sumber daya alam di Bumi Teuku Umar ini sedang mengalami peningkatan. Otomatis bisa menarik PAD dari setiap aktivitas di Pelabuhan Jetty Meulaboh, hanya saja bentuk regulasinya harus tepat, guna menarik restribusi izin sandar, bongkar muat, parkir dan lainnya,” tutup Ahmad Yani.
Editor : DEPP
