IG.NET, BANDA ACEH – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh meminta pemerintah tidak menggunakan alat Negera untuk mengintimidasi warga.
“Perkara ini terjadi tadi pagi, Sabtu 27 Mei 2023, sekira pukul 07.00 WIB, sekira 20 personel aparat kepolisian dengan persenjataan lengkap, mengepung rumah pribadi Abu Kamil di Desa Blang Meurandeh, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya.”
Itu dikatakan Direktur WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, melalui siaran pers dikirim Muhammad Nasir, Deputi WALHI Aceh, diterima IndonesiaGlobal, Minggu 28 Mei 2023.
Dia menjelaskan, peristiwa ini terjadi berselang satu hari paska warga Beutong Ateuh Banggalang menghadang tim perusahaan PT Bumi Mineral Energi (PT BME) dan pemerintah Nagan Raya.
“Warga menolak keberadaan perusahaan tambang mengeruk kekayaan alam yang ada di sana.”
Kata dia, pada saat pengepungan terjadi, Abu Kamil tidak sedang berada di rumah, hanya ada istrinya. Alasan pihak kepolisian mengepung rumah itu, katanya sedang mencari seseorang menjadi DPO kasus narkoba.
Namun, menurut pandangan WALHI Aceh, kondisi ini diduga menjadi bentuk teror kepada warga menolak perusahaan tambang di Beutong Ateuh Banggalang.
“Semua warga di sana sudah sepakat menolak keberadaan setiap perusahaan tambang yang dapat merusak lingkungan di sana,” ungkap Direktur WALHI Aceh, Ahmad Shalihin.
Kata dia, kenapa harus rumah Abu Kamil dikepung ? Dan pengepungan itu terjadi satu hari setelah kejadian warga menghadang Tim PT BME datang ke Beutong.
Berdasarkan keterangan WALHI Aceh peroleh, dikatakan dia, pengepungan itu terjadi selama 30 menit lebih. Kondisi ini, telah menyisakan trauma bagi istri Abu Kamil dan masyarakat Beutong Ateuh Banggalang.
“Sebab mereka memiliki catatan sejarah kelam terhadap intimidasi dari aparat negara saat konflik dulu,” terang Ahmad.
WALHI Aceh berharap, peristiwa pengepungan rumah pribadi Abu Kamil, itu tidak ada kaitannya dengan aksi penolakan perusahaan tambang hendak beroperasi di Beutong Ateuh Banggalang.
Semua warga di sana, kata Ahmad, sudah sepakat menolak keberadaan setiap perusahaan tambang dapat merusak hutan di sana.
WALHI Aceh meminta pemerintah tidak menggunakan aparat negara untuk mengintimidasi warga menyampaikan aspirasinya, yaitu menolak perusahaan tambang beroperasi di Beutong Ateuh Banggalang.
“Warga di sana sudah cukup trauma dengan kejadian masa lalu, jangan bikin warga semakin trauma, warga menolak perusahaan tambang emas, itu hak mereka mempertahankan lingkungan hidup mereka agar tidak rusak,” tegasnya.
Untuk meminimalisir konflik dan terjadi hal tidak diinginkan, sebut dia, Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan kewenangan, segera merespon dan segera mencari solusi, agar perkara ini tidak berlanjut dan masyarakat di sana bisa hidup tenang berdampingan dengan hutan.
DPRA dan Pemerintah Aceh, kata dia, tidak boleh diam, harus segera turun untuk menyelesaikan permasalahan ini, jangan sampai ada korban dan tragedi seperti masa lalu, pintanya.
Khusus untuk aparat kepolisian, WALHI Aceh meminta agar aparat kepolisian digaji dari pajak rakyat, harus melindungi warga menuntut haknya mendapatkan lingkungan hidup dan layak bebas dari kerusakan.
Menurut Ahmad, apa dilakukan masyarakat tolak tambang, itu merupakan upaya penyelamatan lingkungan untuk tetap bersih dan sehat dan bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), demkian. (*)
Editor : DEPP
