IG.NET, ACEH BARAT – Dalam upaya pengendalian inflasi dan ketahanan pangan, Pemkab Aceh Barat gencarkan gerakan peninjauan terhadap denyut perekonomian di pasar pagi dan pasar bina usaha Meulaboh.
Gerakan tersebut dilakukan langsung Pj Bupati Aceh Barat Mahdi Effendi, usai adanya Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, secara virtual beberapa hari yang lalu.
Terkait itu, Pemkab setempat langsung bertindak ke pasar tersebut, Senin 13 Februari 2023 untuk memantau harga kebutuhan pokok dan komoditi pangan diperlukan masyarakat umum guna menekan angka inflasi daerah.
Pj Bupati Aceh Barat Mahdi Effendi menyebutkan selain berupaya menekan angka inflasi, gerakan ini dituju untuk melihat situasi dan kondisi penunjang sarana prasarana serta ketertiban di kedua pasar itu.
Gencaran ini pun berkaitan erat dengan tinjauan pada proses transaksi nyaman dan aman baik bagi pembeli maupun pedagang, sehingga aktifitas di dua segi itu berjalan lancar.
“Ini arah pembangunan ke depan, kita ingin membuat pasar Meulaboh menjadi nyaman dan tertib, baik bagi pembeli maupun pedagang sehingga aktifitas perdagangan bisa berjalan dengan lancar,” ujar nya.
Mengenai rencana penataan pasar, setelah menerima keluhan masyarakat, dirinya menilai belum menemukan titik sempurna, akibatnya warga merasa terjadinya desakan ekonomi buruk.
Pun demikian, setelah menerima langsung keluhan itu, kata dia, terdapat banyak limbah pasar mengganggu kenyamanan warga sekitar dan kemacetan kerap terjadi di dua pasar itu.
“Banyak aduan baik dari masyarakat maupun pedagang, intinya mereka meminta Pemkab mengambil keputusan tindaklanjut persoalan ketertiban pasar. Ya masalah ini sudah lama terjadi, patut segera kita ambil kebijakan tegas,” imbuhnya.
Terkait pembenahan terhadap penataan pasar, dia berjanji untuk tetap memperhatikan azas keadilan tanpa merugikan pihak manapun, karena ada dasarnya peran dan keberadaan pedagang sangat penting dalam pergerakan roda ekonomi masyarakat menurunkan angka kemiskinan di daerah.
Berdasarkan permintaan pedagang, kata dia pembenahan serta penertiban ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai usai Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H.
“Tetapi pedagang yang berjualan harus tetap tertib dan mematuhi peraturan berlaku, sehingga tidak mengganggu ketentraman masyarakat sekitar dan fasilitas umum lainnya disekitar pasarpasar,” tuturnya.
Selaku pemerintah daerah, lanjut Mahdi, pihaknya berkewajiban menyediakan tempat layak bagi pedagang yang akan direlokasi, untuk itu kepada dinas terkait agar melakukan pendataan semua pedagang, demi keoptimalan kebutuhan pedagang.
Dijelaskannya, sejauh ini Pemkab telah berupaya menekan laju inflasi dengan melakukan berbagai macam cara dan intervensi, seperti menggelar pasar murah subsidi per komoditi sebesar 40 persen, operasi pasar, menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan stok pangan dipasaran.
Disamping itu, pihaknya akan membangun dan mengoptimalkan kembali lumbung-lumbung pangan yang ada di desa, memantau dan mengawasi penyaluran BBM subsidi di setiap SPBU agar tepat sasaran.
“Kita akan pantau keseluruhannya dalam menekan angka inflasi dengan cara menjalin kerjasama antar pemerintah daerah penghasil komiditas pangan strategis dan lain-lain,” pungkasnya.
Sebab penstabil utama inflasi yaitu bekerjasama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, terpenting peran aktif SKPK harus dilaksanakan sesuai tupoksi masing-masing, sehingga dapat dikendalikan dan distabilkan dengan baik.
Editor: R M Adens
