IG.NET, ACEH SELATAN – 780 orang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) kabupaten, untuk Pemilu 2024 di lantik Bupati Aceh Selatan, Tengku Amran, di Gedung Rumoh Agam Tapaktuan, Selasa 24 Januari 2023.
Turut hadir unsur Forkopimda, Asisten I Setdakab, Ketua KIP Aceh Selatan dan Komisioner, Kepala SKPK, Sekretaris KIP beserta jajarannya, pimpinan instansi vertikal.
Selain itu, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu tahun 2024 dan undangan lainnya.
Diketahui, dari 780 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), terdata 450 laki-laki dan 330 wanita, dari 260 desa di 18 kecamatan, dalam kabupaten setempat.
Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran, mengatakan Pemilihan Umum tahun 2024, merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk lima tahun ke depan.
Karena itu, penyelenggaraan pemilihan umum tersebut nantinya harus berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, kata Amran.
Sejalan dengan itu, perlu dipahami bahwa suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum diharapkan tidak hanya dari segi prosedural semata, tetapi juga sukses dari segi substansial, ujarnya.
Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa peran penyelenggara pemilihan umum, termasuk PPS sangatlah penting.
“Anggota PPS harus memiliki integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas serta wewenangnya,” tegas bupati.
Dia berharap kepada anggota PPS baru dilantik, supaya dapat bekerja maksimal untuk membantu KIP Aceh Selatan dan PPK di wilayah kerja masing-masing, dalam melaksanakan tahapan demi tahapan Pemilu 2024.
“Kami ingatkan kepada saudara, untuk dapat bersinergi dengan pemerintah gampong di wilayah kerja masing-masing,” pesan Bupati Amran .
Sementara itu, Ketua KIP Aceh Selatan, Saiful Basmi mengatakan, setelah bapak ibu dilantik nantinya akan dilakukan pemutakhiran data pemilih.
“Tentunya akurat atau tidaknya itu, tergantung ditangan bapak ibu semuanya,” tegas dia.
Selain itu, kami mohon bekerja secara profesional, bekerja dengan integritas dan mengutamakan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi.
“Kami berharap bapak ibu bisa berkoordinasi dengan kepala desa dan bawaslu ditingkat desa,” tutup Ketua KIP. (MAG)
Editor: VID
