Perkara Tambang Ilegal Aceh Jaya, Majelis Hakim Tuntut Rp100 Juta: Alat Berat Dikembalikan

Read Time:1 Minute, 50 Second

IG.NET, BANDA ACEH – Pengadilan Tinggi Banda Aceh menguatkan putusan Pengadilan Negeri Calang, telah mengadili tingkat pertama terhadap perkara Penambangan Pasir dan Kerikil, di dasar Sungai Desa Sango, Kabupaten Aceh Jaya.

Itu diketahui, berdasarkan keterangan Taqwaddin, Humas Pengadilan Tinggi Banda Aceh, diterima IndonesiaGlobal.Net, Selasa 24 Januari 2023.

Pertambangan pasir dan kerikil dilakukan terdakwa menggunakan excavator itu, kata dia tanpa memiliki IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) dan SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan) diterbitkan pemerintah.

Dia menjelaskan, jika usaha illegal terhadap komoditas bebatuan ini krusial, dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

“Hasil galian bebatuan tersebut, telah dijual sebanyak 269 dump truck,” ungkap Taqwaddin.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum mendakwa usaha ilegal tersebut, dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam hal itu, Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama satu tahun dua bulan, serta pidana denda yakni Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

“Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama dua bulan.”

Dikatakan Taqwaddin, ada peradilan tingkat banding Majelis Hakim Tinggi, menilai putusan Pengadilan Negeri Calang terhadap perkara tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dalam persidangan, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum berlaku, kata dia.

“Sebab itu, amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh menguatkan vonis hukuman pidana.”

Namun, terkait alat berat, Majelis Hakim Tinggi menetapkan mengembalikan barang bukti Excavator kepada pemiliknya.

Alasan dikembalikannya barang bukti itu, karena pertimbangan alat berat baru pertama kali digunakan dalam hal tindak pidana.

Kemudian, alat berat tersebut memiliki nilai ekonomis tinggi dan sangat dibutuhkan oleh pemilik guna menghidupi keluarganya, ujarnya.

“Sehingga, Majelis Hakim Tinggi meyakini, akan memberi rasa keadilan apabila dikembalikan kepada pemiliknya.”

Terkait putusan, Taqwaddin menjelaskan, pidana dijatuhkan Majelis Hakim sesuai putusan perkara.

Yaitu, Nomor 483/PID.SUS/2022/PT BNA dibacakan dalam sidang pada tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Tinggi Ketua Majelis Syamsul Qamar, S.H., M.H., didampingi oleh Hakim Tinggi H. Zulkifli, S.H., M.H. dan Hakim Tinggi Rahmawati, S.H. sebagai anggota majelis.

“Direktori putusan perkara, tentu dapat ditelusuri para SIPP Pengadilan Tinggi Banda Aceh,” kata Dr Taqwaddin. (MAG)

 

Editor: VID

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

0 thoughts on “Perkara Tambang Ilegal Aceh Jaya, Majelis Hakim Tuntut Rp100 Juta: Alat Berat Dikembalikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Reza Fahlevi Kukuhkan PAPPRI Sabang, Fokus Pada Hak Cipta Musisi Aceh
Next post PPS Banda Aceh Dilantik, Jaga Sikap dan Perkataan