BANNER
HukumNasional

Optimalisasi Kinerja Tahun 2023, Kejaksaan Tinggi Se-Indonesia Adakan Rakernas

×

Optimalisasi Kinerja Tahun 2023, Kejaksaan Tinggi Se-Indonesia Adakan Rakernas

Sebarkan artikel ini

IG.NET, BANDA ACEH – Kegiatan Rapat Kerja Nasional dilaksanakan secara virtual tema “Kejaksaan Andal, Penegakan Hukum Humanis serta Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan” mampu memberikan angin segar, khususnya bagi jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh.

Turut hadir Ketua Komisi Kejaksaan RI, Para Jaksa Agung Muda, Para Kejati, Pejabat Eselon II, III dan IV serta seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Indonesia.

ADVERTISEMENTS
BANNER

Hal itu disampaikan Hendrizal Husin beserta Asintel, Asisten Pengawasan, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara juga seluruh Pejabat Eselon III dan IV Kejaksaan Tinggi Aceh diruang Aula Kajati Aceh, Rabu 4 Januari 2023.

LIHAT JUGA:   Waktu Cepat, Pelaku Pencurian Motor di Nagan Raya Diringkus Polisi

Dalam keterangannya, Jaksa Agung menegaskan pelaksanaan kegiatan ini, guna mendukung transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Foto: Rapat Kerja Nasional dilaksanakan secara virtual tema Kejaksaan Andal, Penegakan Hukum Humanis serta Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan. (Ist)

Dimana sejauh ini, pihak Kejati telah melakukan berbagai kegiatan, yakni pendampingan serapan anggaran dalam menekan inflasi daerah, pendampingan dan pemgamanan proyek strategis nasional juga daerah.

“Selain itu, turut menjaga iklim investasi kondusif dengan proses investasi mudah, cepat dan tidak berbiaya.” Kata dia.

LIHAT JUGA:   Operator Mesin Uang Palsu Digaji Rp 1 Juta Sehari

Menurut Hendrizal, andai memiliki kepercayaan, maka Kejaksaan merupakan lembaga mampu melaksanakan suatu kepercayaan dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi pun kewenangan secara konsisten dan teratur.

Sebab itu, maka pelaksanaan tugas dan kewenangan secara humanis bagi institusi Kejati sendiri diharapkan mampu mendukung terwujudnya transformasi ekonomi berkelanjutan.

Hendrizal juga mengatakan, pelaksanaan Rapat kerja ini akan dibahas oleh masing-masing Kelompok kerja (Pokja). “Itu dilakukan guna mengoptimalkan sumber anggaran.”

Kemudian, wujud antisipasi Kejaksaan paska pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, dan Rancangan Peraturan Presiden, terkait susunan organisasi serta tata kerja Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara baru, tutupnya.

 

Cut Silvia melaporkan

Editor: DEP