BANNER
Jendela BarselaNanggroe Aceh

Rekrutmen PPK Ada Dugaan Suap Puluhan Juta, Aliansi Mahasiswa “Serbu” Kantor KIP Agara

×

Rekrutmen PPK Ada Dugaan Suap Puluhan Juta, Aliansi Mahasiswa “Serbu” Kantor KIP Agara

Sebarkan artikel ini

IG.NET, ACEH TENGGARA – 30 mahasiswa Universitas Gunung Leuser Aceh Tenggara, gelar demo di Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Agara, Kamis 29 Desember 202.

Aksi itu dilakukan terkait dugaan suap perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Seperti diumumkan berdasarkan hasil seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan nomor : 08/PP.04-Pu/1102/2022 diumumkan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh Tenggara.

ADVERTISEMENTS
BANNER

Dalam Aliansi tersebut, dituding tidak sesuai dengan Keputusan KPU-RI Nomor : 31/PP.05Kpt/03/KPU/1/2018 Tentang petunjuk tekhnis pembentukan panitia pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelanggaraan Pemilu.

Sulfi Sahwali, koordinator dan penanggungjawab, dalam orasi  bergiliran disampaikan di Halaman Kantor KIP mengatakan bahwa dalam melakukan penilaian dan penentuan kelulusan oleh pihak KIP Agara terhadap 80 lebih komisoner PPK, dinilai tidak transparan dan penuh kejanggalan.

Bahkan, rekrutmen 80 orang personel PPK pada 16 kecamatan ada di Aceh Tenggara itu, diduga menjadi ajang korupsi, kolusi dan nepotisme oleh pihak komisoner KIP.

Foto : Mahasiswa Universitas Gunung Leuser Aceh Tenggara, gelar demo di Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Agara. (Pardi)

Menyusul banyaknya komisioner PPK yang lulus, diduga merupakan kerabat terdekat dan keluarga pihak KIP sebagai penyelenggara ujian dan seleksi.

LIHAT JUGA:   Waktu Cepat, Pelaku Pencurian Motor di Nagan Raya Diringkus Polisi

Selain praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, kata dia penilaian terkait penentuan kelulusan penuh dengan kejanggalan, bebernya saat orasi.

Kata dia, ada peserta mendapat nilai Computer Assisted Tes dengan nilai tinggi, namun akhirnya dinyatakan tak lulus karena jatuh di tahapan wawancara.

“Anehnya lagi, peserta yang hanya mendapat nilai rendah dan ada hanya mendapat nilai 60, malah dinyatakan lulus oleh pihak panitia,” tandas Sahwali.

Senada, Beni Kordinator lainnya menyampaikan ada peserta nilainya CAT nya tinggi, namun tak diluluskan pihak KIP tanpa alasan yang jelas.

Di antaranya, Maila Putri dengan nilai CAT 106, Ali Amran nilai CAT 115, Khairuddin Nasution dengan nilai CAT 105, Nico Jasper nilai CAT 104, Farma Ardiansyah nilai CAT 103, Riko Hermanda nilai CAT 102 dan Hardan Adada dengan nilai CAT 100.

Selain itu, masih banyak lagi peserta nilainya tinggi pada tahapan ujian Computer Assisted Test, namun terpaksa gugur tanpa alasan jelas.

“Namun sebaliknya, ada peserta nilai CAT nya sangat rendah, itu malah ditetapkan lulus menjadi komisioner PPK,” ungkap Beni.

Praktek kotor dilakukan pihak KIP selaku panitia dan penyelanggara, hal itu jelas menuai kritikan dan protes luas di berbagai elemen masyarakat.

LIHAT JUGA:   Sekda Aceh Jaya Sidak ke RSUD Teuku Umar

Bahkan, pihak aliansi mahasiswa dan pemuda serta beberapa komponen masyarakat menuding curang, dan tak sehatnya proses rekrutmen PPK tersebut.

Menurut mereka, erat kaitannya dengan praktek suap menyuap dan pungli Rp20juta, hingga capai Rp25 juta guna menentukan kelulusan peserta menjadi 80 orang personel PPK, ucap Beni saat orasi.

Karena itu, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Aceh Tenggara meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu RI, aparat penegak hukum mulai dari Polres, Polda Aceh, dan Gakkumdu RI.

Agar turun menelusuri dan menyelidiki praktek KKN serta dugaan suap menyuap dalam rekrutmen PPK, kekinian telah menjadi buah bibir tengah-tengah masyarakat Aceh Tenggara, kata mereka.

Akhir orasinya, para pendemo itu kembali menegaskan agar aparat penegak hukum dalam berbagai tingkatan, segera memproses pihak KIP Agara selaku panitia penanggungjawab seleksi Komisioner PPK 16 kecamatan di Bumi Sepakat Segenep ini.

Terpisah, Muhammaddin Pelor, Komisioner KIP Agara saat dihubungi IndonesiaGlobal.Net, terkait tudingan itu menegaskan isu pungli dimaksud tidak benar.

“Sebab, yang lulus ada lima setiap kecamatan, dari 16 kecamatan semuanya 80 orang,” imbuhnya, Kamis malam.

Kata Muhammaddin, bagi yang lewat boleh ditelusuri, apakah ada memberi uang atau tidak? Kalau ada kepada siapa? Tantang Komisioner KIP Agara itu.

 

MAG/Supardi melaporkan

Editor : DEP