IG.NET, ACEH – Dalam Rangka Penanganan Kasus Perempuan dan Anak di wilayah Aceh, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh ( DP3A) melakukan terobosan baru untuk mencegah tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Diskusi yang dilaksanakan di Aula DP3A menghadirkan beberapa instansi yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Polda, Dinas Syariat Islam, Bapedda dan beberapa sektor lainnya.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A,Amrina Habibi MH. Selasa 20 Desember 2022.
“Menurutnya, pokja ini sangatlah penting guna mengadvokasi seluruh SKPA yang ada di Aceh untuk menganggarkan anggaran khusus terhadap kasus perempuan dan anak,” ujarnya.
Sementara itu, Kasus Perlindungan terhadap anak-anak dinilai harus lebih serius ditangani dan tidak pelak berlaku juga terhadap anak berkebutuhan khusus, penguatan SIMONDU (Sistem Monitoring Terpadu KLA), Pemetaan Profil Kelembagaan Perlindungan Anak, Penguatan Media yang berpektif anak serta berbagai isu terkait kasus perempuan dan anak yang ada di Aceh.
“Upaya yang dilakukan adalah inisiasi pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Aceh di beberapa Kabupaten/Kota seperti di daerah Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Barat yang sudah disahkan,” tutupnya.
Silvia Melaporkan
Editor: R M Adens
