IG.NET, ACEH BARAT – Penjabat Bupati Aceh Barat melakukan pembahasan perkembangan inflasi daerah bersama satuan kerja perangkat kabupaten di ruang rapat utama, Kamis 1 Desember 2022.
Diketahui Pembahasan itu dilakukan usai adanya aksi konkret pemkab melalui tim pengendalian inflasi daerah bersama stakeholder. Berhasil menurunkan secara month to month dengan angka inflasi 0,62 persen.
“Sebelumnya di tahun 2021, sebesar 6,38 persen dan Januari hingga November 2022 sebesar 6,19 persen.” Kata Pj Mahdi, kini angka inflasi telah mencapai deflasi disebabkan adanya harga sebagian besar indeks kelompok pengeluaran turun di bidang makanan.
Kota Meulaboh sendiri, ujar Mahdi, menjadi kota dengan deflasi tertinggi, yakni sebesar 0,62 persen dibandingkan dengan Kota Banda Aceh sebesar 0,11 persen, dan Kota Lhokseumawe sebesar 0,36 persen.
Dia menjelaskan, beberapa komoditas memiliki andil didominasi jenis cabai merah sebesar 0,2092 persen, ikan kembung sebesar 0,1669 persen, ikan dencis sebesar 0,1640 persen, ikan tuna sebesar 0,0463 persen dan udang basah sebesar 0,0381 persen.
Menurutnya, pasar murah dan operasi pasar selama ini juga telah dilakukannya dengan tujuan memberikan andil besar dalam menurunkan angka inflasi di Kota Meulaboh.
Meski demikian, bulan Desember harga mulai turun ini harus dapat dijaga secara bersama karena dikhawatirkan sewaktu-waktu naik tanpa disadari.
Pergerakan harga diketahui sangat cepat, terutama untuk barang dipasok dari Sumatera Utara, dikarenakan pada bulan Desember akan ada libur natal dan tahun baru, hingga menyebabkan pasokan barang ke Aceh Barat menjadi terbatas.
Apalagi, katanya di Aceh tersendiri ada tradisi Maulid membuat permintaan pasar tinggi. “Jadi, pasokan harus kita jaga agar harga barang bisa tetap stabil, pesan Mahdi.
“Pemkab terus berupaya menurunkan angka inflasi dengan berbagai langkah konkret, seperti menggelar pasar murah dan subsidi perkomoditi sebesar 40 persen.”
Kemudian, pihaknya akan memperkuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan melibatkan unsur TNI/Polri dan unsur terkait lainnya, guna bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi tugas masing-masing.
Namun, untuk menstabilkan inflasi daerah memerlukan kerjasama dan kolaborasi yang baik dari semua pihak. Terpenting adalah intervensi dan peran aktif dari seluruh SKPK sesuai dengan tupoksinya masing-masing, kata Mahdi.
Samping itu, dia juga berjanji akan menginstruksikan untuk membangun dan mengoptimalkan kembali lumbung pangan di desa serta akan membentuk team pemantau dan pengawasan penyaluran BBM subsidi di setiap SPBU agar tepat sasaran.
“Kita yakin, dengan bekerja secara terpadu, efektif dan efisien, laju inflasi di daerah akan bisa dikendalikan dan distabilkan dengan maksimal,” tutup Pj Mahdi.
MAG /Reza A. Latif melaporkan
Editor : DEP
