IG.NET, GAYO LUES – DPRK Gayo Lues mengancam menolak tanda tangan dan tidak bakal menerima RAPBK menjadi APBK 2023, jika usulan mereka sebelumnya tidak direspon Pemkab ini.
Penegasan Riduan sebagai juru bicara fraksi gabungan ini, disampaikan dalam acara pandangan umum Fraksi Gabungan Gayo Peduli di DPRK Gayo Lues pada sidang DPRK, Rabu 29 November 2022.
Berbicara pada pandangan akhirnya Fraksi Gabungan Gayo Peduli, Riduan mengatakan selama ini pandangan umum anggota dewan, hanya cukup didengar di dalam gedung ini saja, tanpa ada tindak lanjutnya di lapangan.
Menurut Riduan, kondisi ini terus bergulir begitu saja, tanpa dibarengi tindakan nyata. Dengan demikian tentunya terkesan deola-olah anggota lembaga legislatif ini tidak berbuat apa-apa untuk kepentingan rakyat diwakilinya.
Bukan hanya itu, bahkan sikap seperti ini telah membuat melorotnya marwah anggota legeslatif di mata rakyatnya. Padahal semua aspirasi rakyat sudah diusulkan kepada Pemkab ini, namun nihil eksekusinya di lapangan.
“Lihat itu, masalah kerusakan jalan di Kecamatan Pantan Cuaca akibat pembangunan PLTMH di sana, dan masalah lainnya sudah pernah dibahas pada sidang-sidang sebelumnya, namun hingga saat ini sama sekali tidak ada respon dari pemkab dan instansi terkait”, ujarnya dengan suara lantang.
“Untuk itu, Kami menegaskan kepada Pj Bupati maupun PLT Sekda, jika tidak direspon apa yang kami sampaikan sebelumnya, maka, kami tidak akan tanda tangani dan menerima RAPBK menjadi APBK tahun 2023”, tegas lagi berulang kali.
Mendengar penegasan wakil rakyat ini, PJ Bupati Rasyidin Porang langsung memanggil Plt Sekda Irwansyah, mendengar dan mencatat apa disampaikan Fraksi Gabungan Gayo Peduli ini.
Mendengar permintaan dewan ini, Irwansyah Plt Sekda langsung menyambar micropon dan menegaskannya “besok kami akan langsung melakukan kordinasi dan akan turun ke lapangan bersama dinas terkait untuk menyelesaikan butir-butir aspirasi anggota dewan terhormat ini,” ucapnya menenangkan suasana.
“Geeeer, langsung disambut dengan tepuk tangan gemuruh peserta hadir dalam sidang tersebut.”
Selama ini yang terjadi dalam gedung dewan setiap kali berlangsungnya pandangan umum anggota dewan, cuma sekedar “berbalas pantun” saja, dengan kepala daerahnya.
Atau hanya sekedar menjawab secara tertulis, setelah itu dianggap selesai tanpa merespon lebih jauh tentang apa disampaikan wakil rakyat itu. Dengan demikian, wajar jika anggota dewan selalu merasa kecewa.
Kontributor/ Amin Lingga (MAG)
Editor : Adnan NS
