IG.NET, ACEH BARAT – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Aceh Barat, mengingatkan Penjabat Bupati Mahdi Efendi agar tidak membuat gaduh dalam memimpin Bumi Teuku Umar.
Sebab, sejak dia ditunjuk sebagai Pj Bupati Aceh Barat, terkesan mulai ada kegaduhan terjadi tengah publik, imbuh Hamdani, Senin 14 November 2022.
Dia mencotohkan, seperti kekinian telah berguling wacana baru. Jika ada masyarakat ingin mengeluhkan masalah kepadanya, diminta untuk mengirimkan surat kepada seseorang diduga orang dekatnya.
Padahal, kata Hamdani, baru saja seminggu lalu kegaduhan terjadi antara wartawan dengan Pj bupati lantaran meminta melayangkan surat jika ingin mewawancarai dirinya.
Dia menjelaskan, masalah ini belum selesai sudah muncul persoalan baru, meminta warga menyurati dirinya jika ingin menyampaikan keluhan. ‘Sudah seperti Kantor Pos saja, Pj Bupati Aceh Barat ini,” kata Ketua YARA Perwakilan Aceh Barat itu.
Seharusnya, menurut dia seorang pemimpin daerah itu menjadi pelayan dengan cara turun ke masyarakat melihat keluhan, bukan malah menerima laporan lewat lembaran kertas.
“Dengan terjun langsung,” ujar dia maka seorang pemimpin akan tahu terkait kondisi daerahnya dan keluhan masyarakatnya.
Masih menurut Ketua YARA, bukan itu saja terjadi. Persoalan lain saat ini, adanya kehadiran parkir liar diduga dikuasai preman.
Hal itu, dikatakan Hamdani, diketahui melalui sejumlah media berdasarkan keterangan disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Aceh Barat beberapa waktu lalu.
Karena itu, Hamdani mengingatkan Pj bupati jangan main-main pimpin daerah. “Ini memimpin daerah, bukan dinas seperti selama ini.” Katanya.
Jikalah hal itu benar, hingga ada preman di lahan parkir sejak Pj bupati memimpin, “artinya SKPK di bawah bapak tidak berjalan,” sebut Hamdani.
Selain itu, Hamdani mengaku bingung dengan Pj Mahdi Efendi. Pasalnya, begitu mendapat kritikan seperti kondisi banjir kemarin, dia seperti latah. Bahkan menyalurkan bantuan terus-terusan tanpa melihat jumlah kebutuhan dan sasaran penerima manfaat.
Kemudian, Hamdani juga mempertanyakan hasil kunjangan kerjanya ke Jakarta Minggu lalu. “Seperti, kata Pj Mahdi, dia sudah melaporkan terkait banijir di Aceh Barat ke pemerintah pusat, seperti ditulis sejumlah media.”
Dalam berita ini, kata Hamdani juga tidak jelas ke siapa persoalan banjir itu dilaporkan Pj. Berbicara pemerintah pusat, tentu di sana ada Kementerian PUPR, BNPB bertanggungjawab masalah banjir, tegas dia.
Jika memang kepada Kementerian PUPR dan BNPB dilaporkan, maka Pj wajib sampaikan ke masyarakat respon dua kementerian tersebut. “Jangan statement dikeluarkan, dinilai sebagai pernyataan sesat karena merasa terganggu akibat kritikan,” demikian Ketua YARA Perwakilan Aceh Barat.
Rillis
