BANNER
Dewan PersHukumNasionalPolriWartawan

Dewan Pers dan Polri Tandatangani Kerja Sama, Tegaskan Perlindungan Kemerdekaan Pers

×

Dewan Pers dan Polri Tandatangani Kerja Sama, Tegaskan Perlindungan Kemerdekaan Pers

Sebarkan artikel ini

IG.NET, JAKARTA – Dewan Pers dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum dalam kaitan dengan penyalahgunaan
profesi wartawan.

Kerja sama ini tertuang dalam surat Nomor 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022. PKS pertama ini merupakan turunan dari nota kesepahaman Dewan Pers-Mabes Polri dilakukan beberapa bulan lalu.

ADVERTISEMENTS
BANNER

Tujuan utama Perjanjian Kerja Sama ini, untuk meminimalkan kriminalisasi terhadap karya jurnalistik.

PKS ini ditandatangani Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Arif Zulkifli dan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komjen Agus Andrianto, di Mabes Polri Jakarta Selatan, Kamis 10 November 2022.

LIHAT JUGA:   Main Judi Online, Dua Pemuda Sabang Ditangkap Polisi

Kabareskrim mendukung penuh kerja sama dengan Dewan Pers ini. “Kami akan melakukan sosialisasi kesepakatan kerja sama ini ke seluruh jajaran Polri,” imbuhnya.

Foto : PKS ini ditandatangani Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Arif Zulkifli dan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. (Ist)

Dalam kesempatan itu, Arif Zulkifli menjelaskan, PKS tersebut sebagai pedoman bagi Dewan Pers dan Polri dalam rangka pelaksanaan teknis perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.

Dengan kerja sama ini diharapkan tidak ada lagi wartawan yang dilaporkan kepada polisi dengan menggunakan regulasi selain UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Kami berharap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap wartawan ketika mengalami sengketa dalam pemberitaan. Sengketa pemberitaan hanya diselesaikan lewat UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan direkomendasikan oleh Dewan Pers,”kata Arif.

LIHAT JUGA:   Operator Mesin Uang Palsu Digaji Rp 1 Juta Sehari

Sesuai kesepakatan ini, apabila Polri menerima laporan dari masyarakat terkait pemberitaan, maka hal itu akan dikoordinasikan dengan Dewan Pers.

“Ini untuk menentukan apakah yang dilaporkan itu masuk kategori karya jurnalistik/produk pers atau bukan.”

Apabila hasil koordinasi memutuskan, bahwa kasus dilaporkan itu merupakan karya jurnalistik, maka penyelesaiannya melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi atau menyerahkan penyelesaian laporan tersebut ke Dewan Pers.

Sebaliknya, jika koordinasi kedua pihak memutuskan laporan masyarakat itu masuk kategori perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan di luar koridor UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), maka Polri menindaklanjuti secara proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

 

Redaksi melaporkan

Sumber : Dewan Pers