IG.NET, BANDA ACEH – Gubernur Aceh H. Ahmad Marzuki melantik serentak seorang Penjabat (Pj) bupati perempuan pertama di Aceh, bersama dengan tiga Pj bupati lainnya di Banda Aceh, Selasa 11 Oktober 2022.
Pj bupati perempuan dilantik Gubernur Aceh, adalah Fitriany Farfali, sebagai Bupati Nagan Raya, Aceh, menggantikan H. M. Jamin Idham, SE. Sebelumnya menjabat sebagai Rendal Diputy Penyusunan Aparatur dan Non Aparatur negara pada Badan Intel Negara (BIN).
Adapun tiga Pj bupati lainnya dilantik bersamaan, yaitu Drs. Mahdi Effendi, Kaban Kesbangpol Aceh menjadi Pj Bupati Aceh Barat, menggantikan H. Ramli. Rasyidin Porang, dilantik sebagai Pj Bupati Gayo Lues, menggantikan H. Amru. Sedangkan Sakir, dilantik sebagai Pj Bupati Aceh Tenggara menggantikan H. Raidin.
Memberikan sambutan usai pelantikan di Anjong Monmata, Pj Gubernur Aceh, mengingatkan agar para Pj bupati baru menjabat ini, untuk bekerja keras menekankan laju inflasi dan stunting di Tanah Rencong, pesan Marzuki.
Pj Gubernur Aceh ogah diwawancara ini, menekankan semua penjabat segera berkerja di daerah tugasnya masing-masing.
Menurut mantan Pangdam Iskandar Muda ini, penjabat harus-harus berkerja dengan baik dan buktikan pada rakyat sebagai pemimpin bijak, taat hukum, dan siap menjalankan program berpihak pada kepentingan masyarakat demi kemajuan daerahnya.
Selain memaparkan laju inflasi di daerah ini mencapai 7,38 persen dan persoalan stunting hingga 33, 02 persen, Ahmad Marzuki meminta paraPj bupati untuk merajut komunikasi harmonis scara dua arah dengan para pihak.
“Terutama dengan Forkopimda, alim ulama, dan elemen masyarakat lainnya, agar searah dalam pembangunan,” kata Pj gubernur itu.
Dalam menjalankan tugas, harap dia selalu mengedepankan fungsi dan sistim transparansi, akuntabelitas serta tidak melanggar hukum. Pembahasan APBK harus tepat waktu agar pembangunannya dapat dapat dilaksanakan tepat waktu.
Kemudian, lanjut Marzuki, dalam menjaga ketahanan pangan harus mengoptimalkan peran koordinasi dan fungsi TPID dan Satgas Pangan di wilayahnya masing-masing secara horizontal maupun vertikal. Guna bisa menghambat lajunya angka inflasi.
Tidak hanya itu, mencuatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, asusila dan pelecehan hingga kasus KDRT, tidak boleh di kesampingkan.
Pada sisi lain, Achmad Marzuki juga menyinggung tentang persoalan tingkat kemiskinan ekstrem. Langkah pasti harus ditempuh, salah satunya memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran serta merancang penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan padat karya, mengoptimalkan peran TAPD dan TKPK, kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.
Para Pj bupati, tambah Marzuki, harus mengontrol penyaluran dana desa dikucurkan pemerintah setiap tahunnya, agar bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah gampong, tutup Marzuki.
Redaksi melaporkan
Editor : DEP
