Aceh merupakan daerah syariat. Pihaknya akan bekerjasama dan meminta kepada para ulama untuk mendalami dan mengelaborasikan nilai-nilai Islam.
“Sementara Pemerintah fokus menggerakkan dan mengangkat perekonomian masyarakat.”
Selain itu, Ketua Forbes DPR dan DPD RI asal Aceh itu juga menyampaikan akan memanfaatkan dan mengoptimalkan semua sumber daya alam dimiliki.
IG.NET, JAKARTA – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Aceh akan berlangsung pada 2024 mendatang. Meski demikian, sosok yang pantas memimpin Aceh ke depan mulai digaungkan oleh kaum milenial di sana.
Salah satunya M Nasir Djamil, politisi Fraksi PKS kekinian menjabat sebagai Anggota DPR RI Komisi III dinilai pantas menjadi pemimpin Aceh berikutnya. Hal itu dikatakan Perwakilan Milenial Kota Banda Aceh M Ramadhan, kepada IndonesiaGlobal.Net. Sabtu 1 Oktober 2022.
Kata dia, kami kaum milenial bukan berharap, tapi mendesak Bapak Nasir Djamil untuk maju menjadi kandidat Gubernur Aceh mendatang memimpin nanggroe ini.
Itu bukan tanpa sebab, Ramadhan menilai sosok Nasir Djamil merupakan sosok yang layak memimpin Aceh. “Dia mempunyai kredibilitas tinggi dalam menyuarakan hak-hak rakyat Aceh di kancah Nasional pun Internasional.”
Selama menjadi anggota parlemen, itu sudah terbukti dari jam terbang Pak Nasir begitu kritis dalam memperjuangkan suara rakyat, imbuh Ramadhan.
Senada Ramadhan, perwakilan kaum milenial Lhokseumawe, Aceh Utara, M Iqbal menegaskan jika sosok pemimpin Aceh akan datang, wajib mempunyai kualitas dari segi intelektual dan agama, menurut dia.
Sebab, kalau pemimpin memiliki dasar keimanan yang kuat, maka ia akan terhindar dari berbagai cobaan duniawi. “Sehingga tidak serakah dan memperkaya diri sendiri.”
Nah, karena Bapak Nasir Djamil selain cerdas, juga dikenal agamis. “Dan dia adalah paket lengkap untuk memimpin Bumi Seuramoe Mekkah ini,” kata Iqbal.
Sementara, desakan lain untuk Nasir Djamil maju sebagai calon gubernur di provinsi paling barat Indonesia itu, turut disampaikan kaum milenial wanita Aceh Besar Rachel Sukma Fachlia.
Dia berharap, M Nasir Djamil bersedia maju menjadi kandidat Gubernur untuk Aceh yang lebih maju. Rachel mengatakan, permasalahan dihadapi kaum milenial dan generasi Z kekinian adalah minimnya lapangan pekerjaan.
“Kawan-kawan di Aceh butuh Lapangan pekerjaan,” kata Rachel.
Milenial tengah menempuh jenjang magister ini menilai langkah ditempuh pemerintah Aceh untuk membuka lapangan pekerjaan sudah banyak. Antaranya, membuka Kawasan Indutri Aceh (KIA) di Ladong Aceh Besar, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe, Badan Penguasaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Destinasi Wisata Bahari serta program-progam lainnya.
“Tapi apa? semua itu hanya gagasan yang dituliskan di atas kertas,” celetuknya. Bagi dia, program Pemerintah Aceh terkesan lebih kepada serimonial belaka demi menaikan rating popularitas.
“Padahal itu NOL alias tidak ada manfaatnya untuk masyarakat.”
Sebab itu, lanjut Rachel, Aceh butuh sosok seperti Nasir Djamil, dinilai berpengalaman dan sudah matang untuk mengelola pemerintahan Aceh agar terbebas dari kemiskinan.
“Kami seluruh jaringan milenial yang ada di akar rumput, mendukung penuh Pak Nasir Djamil untuk memimpin Aceh di tahun 2024,” tegas Rachel.
Nasir Djamil Menjawab
Terpisah, menjawab desakan para milenial Aceh. M Nasir Djamil, akhirnya buka suara dan mengaku siap jika diberikan amanah menjadi pemimpin Aceh di masa akan datang. Tutur Nasir, saat disambangi IndonesiaGlobal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Kata Nasir, saya pikir dengan pengalaman di legislatif selama hampir 25 tahun, maka tidak mungkin tidak siap,” ucap politisi Fraksi PKS itu.
Dia mengatakan, Aceh merupakan daerah syariat. Jadi, pihaknya akan bekerjasama dan meminta kepada para ulama untuk mendalami dan mengelaborasikan nilai-nilai Islam.
“Sementara pemerintah fokus menggerakkan dan mengangkat perekonomian masyarakat.” Selain itu, Ketua Forbes DPR dan DPD RI asal Aceh itu juga menyampaikan akan memanfaatkan dan mengoptimalkan semua sumber daya alam yang dimiliki.
“Baik di sektor kelautan, pertanian maupun pertambangan. Sumber daya alam di Aceh, ungkap Nasir cukup melimpah. Namun tidak ada industri untuk mengolahnya.” Untuk mewujudkan kemandirian, Aceh harus mempunyai industri pengolahan dan industri berskala ekspor.
“Dengan demikian, diharapkan punya nilai tambah dan mampu menyerap tenaga kerja,” tutup Nasir Djamil.
R Mauliady melaporkan
Editor : DEP
