IG.NET, ACEH BESAR – Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia kabupaten Aceh Besar atau DPD KNTI, dengan tegas menolak wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh Pemerintah.
Hal itu dikatakan Mulyadi Muchtar, Ketua DPD KNTI Aceh Besar, juga mantan Panglima Laot Lhoknga, kepada IndonesiaGlobal, Rabu 31 Agustus 2022 siang.
Dia, mendesak pemerintah agar menurunkan harga minyak subsidi, guna memudahkan nelayan dalam mata pencaharian sebagai nelayan.
Ketua DPD KNTI Aceh Besar itu, juga meminta Pemerintah Aceh untuk memperhatikan kesulitan nelayan tradisional yang ada di Aceh.
Kata dia, kami menolak tencana pemerintah menaikan BBM Pertalite dan Biosolar, dinilainya selama ini nelayan sangat sulit.
“Bahkan, pemerintah sangat kurang dalam memerhatikan kesulitan nelayan. Kami meminta kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana otsus untuk pemberdayaan ekonomi dan membangun sarana dan prasarana nelayan,” harapnya.
Jangan sampai setiap tahun APBA selalu SilPa, padahal kemiskinan masih banyak di Aceh. “Apalagi jika BBM jadi naik,” menurutnya bukan membantu meminimalisir kemiskinan, tetapi menambah kemiskinan yang ada.
“Mohon sekali-kali pemerintah peka sedikit dengan nelayan tradisional,” pinta dia.
Selain itu, menurut pria telah melanglang pengalaman di beberapa organisasi Kemanusiaan Internasional, seperti UN Habitat Nias, British Red Cross Banda Aceh dan German Red Cross Humanitarian mission Calang Aceh Jaya, mennegaskan bahwa pemerintah harus bertindak cepat dalam merespon kenaikan harga BBM subsidi untuk nelayan agar isu BBM ini tidak memberikan kendala, tutur pria kerap disapa Bang Mul atau Bang Muly itu.
Sebelumnya, informasi diterima pemerintah dalam waktu dekat akan serentak menaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) di Indonesia. Kenaikan harga BBM ini juga dirasa diperlukan demi menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 agar tidak jebol.
Redaksi/DEP melaporkan
