IG.NET, ACEH JAYA – Ketua DPP Forum Kerukunan Anak Bangsa (Forkab) Aceh lembaga paling awal mendukung Dr. Nurdin sebagai PJ Bupati Aceh Jaya, atas pertimbangan memiliki ilmu pemerintahan yang memadai.
Hal itu dikatakan Ketua Forkab Aceh Nasir Lado, kepada IndonesiaGlobal, menyebutkan belakangan ini beredar isu tentang staf khusus direkrut dari kalangan pengurus partai politik. Ungkapnya, Jum’at 5 Agustus 2022.
Kata dia, berdasarkan itu kami menyarankan agar PJ bupati terbebas dari intervensi partai politik. Sebab, hal itu sangat disayangkan serta mengesankan jika sang Pj Bupati Dr Nurdin seakan-akan sudah terkontaminasi oleh politik balas budi.
“Dr Nurdin bukanlah bupati terpilih lewat proses demokrasi, melainkan Penjabat bupati yang ditunjuk Kemendagri guna mengisi masa kekosongan kepala daerah untuk persiapan pelaksanaannya Pilkada serentak 2024,” ungkap Nasir Lado.
Dr. Nurdin harus benar-benar mampu membuktikan netralitasnya, sehingga berjalanya roda pemerintahan di Aceh Jaya tidak terkesan adanya dompleng politik.
Kalaupun Dr. Nurdin memerlukan staf khusus untuk membantu efektifitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas, maka hendaknya stafsus direkrut dari keterwakilan 4 dapil, ujar dia.
Artinya, mereka terdiri dari kalangan profesional, akademisi, intelektual, dan para ulama. “Namun, proses perekrutannya harus dilakukan secara transparansi dan terbuka agar publik tidak menduga serta mensinyalir adanya “main mata.”
Selain itu, lanjut Nasir, adanya informasi pembentukan Tim Percepatan Pembangunan yang sedang digodok oleh Dr Nurdin. “Tim inipun patut dipertanyakan tujuan pembentukannya. Apa tupoksinya nantinya setelah terbentuk agar tidak berbenturan dengan instansi dan dinas teknis yang sudah ada.”
Dia menegaskan, intinya untuk apa tim itu dibentuk ? Dan apa poksi yang harus dikerjakan agar tidak terbentur dengan instansi dan dinas yang ada.
Dalam pandangan kami, tim percepatan pembangunan tidak diperlukan mendesak. Karena kondisi daerah Kabupaten Aceh Jaya saat ini bukanlah daerah paska bencana, serta tidak sedang dalam kondisi ermegency.
Sehingga, menurut dia pembentukan tim ini dan tim itu mengesankan pemborosan anggaran dikarenakan segala biaya yang timbul atas keputusan pembentukan tim tersebut nantinya akan dibebankan pada anggaran belanja Kabupaten Aceh Jaya.
“Saya berharap PJ bupati guna mencapai target maksimal pencapaian kinerja dalam tugasnya. Cukup mengoptimalkan perangkat kerja daerah yang sudah ada,” tutup Nasir Lado.
MAG/ Aswar Dani Melaporkan
Editor : DEP
