IG.NET, SUBULUSSALAM – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DPK) Kota Subulussalam, Aceh protes kebijakan Pemerintah Pusat soal PPPK Guru.
Protes itu disampaikan Kepala DPK, H. Sairun, S.Ag, melalui Forum Pertemuan Seluruh Kepala Dinas Pendidikan serta Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) se-Sumbagut di Hotel Navotel Jakarta, Kamis 23 Juni 2022, rekaman video dan rilisnya diterima media ini, Jum’at 24 Juni 2022.
Menurut Sairun, kebijakan pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak boleh dilakukan seenaknya oleh pusat. Pasalnya, perlu dipertimbangkan efeknya kepada daerah penyelenggara atas kebijakan itu. “Persoalan kebijakan P3K jangan enaknya di pusat tetapi daerah menderita,” tegas Sairun.
Sairun, juga menegaskan jika perjuangan menyangkut anggaran dan passing greed kelulusan PPPK Guru harus benar-benar menjadi pertimbangan pusat sehingga daerah tidak terkena imbas negatif. Kata Sairun, pusat tidak boleh membuat kebijakan yang efeknya daerah menderita.
Diketahui, DPK Subulussalam dalam sebulan terakhir didemo jajaran PPPK Guru setempat karena pembayaran honor dari DPK tidak jelas.***
Khairul Melaporkan
Editor : VID
