BANNER
Jendela AlaNanggroe AcehNasional

Ketua Apkasindo, Berharap Menteri Zulhas Solusi Perbaikan Harga TBS

×

Ketua Apkasindo, Berharap Menteri Zulhas Solusi Perbaikan Harga TBS

Sebarkan artikel ini

IG.NET, SUBULUSSALAM – Keputusan Presiden RI, Ir. Joko Widodo melantik Zulkifli Hasan, menjadi Menteri Perdagangan pengganti Muhammad Lutfi, 15 Juni 2022 lalu diharapkan bisa menjadi solusi perbaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Jika tidak, bisa jadi pergantian terkesan tanpa target.

 

ADVERTISEMENTS
BANNER

Hal itu dikatakan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Subulussalam, Ir. Netap Ginting, kepada wartawan mengomentari harga TBS tidak stabil, bahkan terus mengalami penurunan. 

 

“Harapan khusus ini, dia tujukan kepada sang menteri, Zulhas, Politisi dari Partai Amanat Nasional, sebutnya.

 

“Dalam hitungan minggu, bukan 90 hari kerja pasca dilantik,” ia pun menegaskan, mensinyalir adanya perbedaan harga TBS yang ditetapkan pemerintah dengan fakta di lapangan. Terkesan membenturkan petani dengan Perusahaan Minyak Kelapa Sawit (PMKS).

LIHAT JUGA:   Satreskrim Polresta Banda Aceh Ringkus Belasan Penjudi Online Di Warkop, Kapolresta Tegaskan Ini

 

Sesuai fakta di lapangan, ungkap dia, harga TBS Rp1.700 per kilogram, padahal sesuai keputusan bersama 7 Juni 2022 lalu di Banda Aceh Rp2.556,” sesal Netap menambahkan, setiap bulan dilakukan rapat penentuan harga yang dimediasi Dinas Perkebunan Provinsi.

 

Akibat tidak stabilnya harga TBS di sana, maka pihaknya berencana menggugat pemerintah ‘Tentang Perlindungan Hak Petani’. Sementara soal aksi serentak Apkasindo bakar TBS, digelar pada Selasa 14 Juni 2022 lalu.

 

Apkasindo Kota Subulussalam, pastikan itu sebagai bentuk protes kepada pemerintah terkait harga TBS anjlok dan tidak menentu ekspor dan tender Crude Palm Oil (CPO) dinilainya menyusahkan para pekebun kelapa sawit.

LIHAT JUGA:   Ayahku, Mentor Hidupku

 

Menjawab wartawan terkait tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP), soal harga TBS disusul Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dan Satuan Tugas (Satgas) Pemantauan Harga dipimpin Ketua DPRK Subulussalam, Ade Fadly Pranata Bintang, S.Ked di Gedung DPRK itu, Rabu 8 Juni 2022 lalu, diakui Ir. Netap, tidak mendapat informasi pasti, katanya.

 

Dikonfirmasi, Senin 20 Juni 2022 terkait realisasi pembentukan Tim Pansus di sana, staf Setwan Rahmad Solin, belum dilakukan karena masih ada agenda dewan. “Belum dibentuk, soalnya masih ada agenda dewan,” jawabnya melalui pesan WhatsApp.***

 

Khairul Melaporkan

Editor : VID