IG.NET, ACEH BARAT – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Barat, jalin kerjasama integritas dengan Universitas Teuku Umar (UTU) melalui Penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) kesepakatan bersama bidang perdata dan tata usaha negara, di Aula Utama UTU, Meulaboh Aceh Barat, Selasa 14 Juni 2022.
“Kita berupaya bagaimana kedepan MoU ini dapat berkelanjutan, baik pendampingan hukum maupun pendampingan atas proyek pembangunan UTU,” imbuh Kajari Aceh Barat, Firdaus SH., MH., MM., M.Ikom.
Pendatanganan MoU itu, merupakan unsur keterikatan jalinan kerjasama atas dasar program-program yang telah disepakati melalui penawaran, pertimbangan, penerimaan hingga terikat dengan dasar hukum berlaku, yang nantinya akan dilaksanakan kedepan oleh kedua belah pihak tersebut, kata dia.
Pengamatan IndonesiaGlobal, dokumen isi dari perjanjian itu ditandatangani langsung Kepala Kejaksaan Negeri dan Rektor guna mewujudkan kesempurnaan pada bidang perdata dan tata usaha negara. Kegiatan berlangsung itu diiringi kuliah umum. Berbagai pokok materi ditransfer kepada para peserta.
Adapun materi disampaikan oleh Kajari, antaranya tahapan penanganan perkara hukum perdata dalam mengatur hak kepentingan individu masyarakat.
Kemudian, tugas pokok dan fungsi perdata tata usaha negara yang dapat diberikan kepada instansi pemerintah BUMN/BUMD. Seperti bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum, serta etika Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perannya membela kepentingan negara pada forum penyelesaian proses pemeriksaan sengketa (Albitrase).
Usai penyampaian, sesi tanya jawab dimulai. Berbagai pertanyaan dari peserta, hingga jawaban mengalirkan kehangatan dalam diskusi. Pertanyaanpun muncul dari narasumber, dengan perjanjian jika peserta menjawab benar, maka diberi hadiah spesial. Tampak lima pemenang dari forum kuliah umum itu menerima hadiah.
Firdaus, mengatakan pentingnya kuliah umum ini dapat memberi pengetahuan kepada peserta mengenai hukum-hukum Negara Indonesia secara mendasar.
Menurut dia, ironisnya masih banyak warga, bahkan mahasiswa ilmu hukum UTU sekalipun belum mengetahui konsep dasar-dasar hukum berlaku.
“Sayangnya masih banyak mahasiswa hukum belum mengetahui asas hukum perdata, rata-rata mahasiswa PPL di Kantor Kejaksaan Negeri, ketika di tanyai tidak bisa menjawab.
“Kami selaku pemberi fasilitas, tentu itu tidak luput dari perhatian kami. Sehingga kami lakukan evaluasi pada anak PPL seminggu sekali,” ungkap Firdaus.
Dia menjelaskan, bahwa peran kejaksaan wajib membantu dan mendukung dunia pendidikan, seperti UTU agar dapat lebih berkemajuan dan berkembang. “Dengan adanya kejaksaan, diyakini UTU semakin jaya dan berkibar di penjuru dunia,” harap Firdaus.
Penandatanganan Momerandum of Understanding :
Selain itu, dia pun mengatakan siap untuk diajak dalam perihal mengikuti proses belajar mengajar. “Para Kejaksaan siap untuk ikut andil dalam mengajarkan mahasiswa. Sebab Kejaksaan sangat hobi memberi ilmu bermanfaat kepada orang lain.”
Termasuk dirinya. “Saya sendiri, diakui dia sangat hobi dalam mengajar memberi ilmu kepada adik-adik atau rekan-rekan pengajar.”
Sebagai penerima awal ilmu manajemen, ilmu hukum dan ilmu komunikasi serta ilmu manajemen kepemimpinan, dinilainya patut untuk ditransfer kepada adik-adik mahasiswa, kata Kajari Firdaus.
Prof. Dr. Jasman Ma’ruf, MBA, menambahkan sejak awal UTU bersedia menjalankan kerjasama dengan istansi kepemerintahan. Sebab dengan adanya kerjasama yang baik, maka pasti akan melahirkan SDM unggul ke depan nanti dengan memprioritaskan integritas Universitas bersama instansti pemerintah maupun masyarakat.
Kata dia, setelah selesai MoU ini, kuliah terbuka selalu diberikan kepada kejaksaan demi memberikan pelajaran bermanfaat kepada mahasiswa. “Terpenting tetap merangkul demi kemajuan kampus,” pinta Jasman.***
MAG /Reza A. Latif Melaporkan
Editor : VID
