BANNER
HukumJendela Ala

DPRK Aceh Barat Sahkan 6 Rancangan Qanun,Tegaskan Ini

×

DPRK Aceh Barat Sahkan 6 Rancangan Qanun,Tegaskan Ini

Sebarkan artikel ini

IG.NET, ACEH BARAT – Seluruh Fraksi Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, menyetujui enam rancangan qanun pemerintah daerah kabupaten. Persetujuan itu,disampaikan langsung juru bicara fraksi, saat Sidang Paripurna lll tahun 2022 di Aula Gedung DPRK Aceh Barat, Jum’at 3 juni 2022.

 

ADVERTISEMENTS
BANNER

Diketahui, Legislatif mengesahkan enam Rancangan Qanun yang ditetapkan sebagai qanun daerah Kabupaten Aceh Barat, meliputi rancangan qanun gampoeng, rancangan qanun pemilihan keuchik secara serentak, rancangan qanun pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat, rancangan qanun pembangunan kepemudaan, rancangan qanun perubahan ke empat atas qanun nomor 3 tahun 2014 restribusi Jasa usaha, rancangan qanun,penyelenggaraan penanaman modal Kabupaten Aceh Barat.

Foto : Seluruh Fraksi Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, menyetujui enam rancangan qanun pemerintah daerah kabupaten. (Reza/IGN)

 

Juru bicara masing-masing fraksi, menegaskan agar qanun sudah disetujui, dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah guna disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat di Aceh Barat.

LIHAT JUGA:   Operator Mesin Uang Palsu Digaji Rp 1 Juta Sehari

 

Hal itu disampaikan saat sesi penyampaian pendapat akhir terkait pembahasan dan penetapan Rancangan Qanun (Raqan) tahun 2022 oleh lima fraksi partai politik, yaitu Golongan Karya (GOLKAR), Partai Amanat Nasional (PAN), Persatuan Demokrat Sejahtera (PEDES), Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan Partai Aceh (PA).

 

Pengamatan IndonesiaGlobal dalam pembahasan Sidang Paripurna lll berlangsung alot itu, dipimpin langsung Ketua DPRK, Samsi Barmi, dihadiri Bupati, Ramli M.S, Sekretaris Daerah Marhaban.

Foto : Ramli MS, rancangan qanun yang telah disepakati bersama berdasarkan dari kajian akademik dan statistik melalui proses penelitian. (Reza/IGN)

 

Samsi Barmi, mengatakan bahwa anggota legislatif telah menerima sepunuhnya terhadap enam rancangan qanun secara fundamental atas persetujuan masing-masing fraksi. “Itu telah dibahas sebelumnya sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

 

Menilai rancangan qanun tersebut, merupakan hal bermanfaat. Sehingga, dia meminta kepada pemda agar qanun tersebut dapat terealisasikan dengan cara mobilitas sosialisasi kepada masyarakat.

LIHAT JUGA:   Penjudi Online, Diringkus Sat Reskrim Polres Langsa

 

“Kami meminta kepada pemda, dengan telah berakhir rapat paripurna dalam pembahasan rancangan qanun telah disetujui setiap fraksi, agar benar-benar dilakukan demi kepentingan rakyat,” tegas Samsi Barmi saat penutupan Paripurna.

 

Dengan telah dilaksanakan rapat sidang paripurna, bukan berarti tugas anggota DPRK sudah selesai. Masih banyak tugas lainnya. Termasuk mengontrol enam qanun tersebut telah disepakati bersama, ungkap Ketua DPRK itu.

 

“Tetap beraktifitas seperti biasanya, tugas ini belum selesai meski sidang paripurna sudah berakhir.”

 

Bupati Aceh Barat, Ramli M.S, mengakui bahwa rancangan qanun yang telah disepakati bersama, berdasarkan dari kajian akademik dan statistik melalui proses penelitian.

 

“Sehingga kini ditetapkan sebagai qanun Kabupaten Aceh Barat, yang akan kami tindak lanjuti untuk mensosialisasikan kepada masyarakat,” ucapnya.

 

Kebanggaan dan terimakasih sebesar-besarnya untuk seluruh yang terlibat di dalam pembahasan rapat Sidang Paripurna. Kata Bupati Ramli, kami juga bersyukur hingga berakhir sesuai dengan apa yang diinginkan bersama, demikian. ***


MAG /Reza A. Latif melaporkan

Editor : VID