IG.NET, SUBULUSSALAM – Orasi Massa Gerakan Mahasiswa Masyarakat Subulussalam (Gemmas) mengkritik kondisi air bersih dikelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dinilai sarat masalah dan harga kebutuhan pokok tidak stabil di Gedung DPRK, Senin 11 April 2022.
Kinerja PDAM minta dievaluasi karena masih terjadi krisis air bersih, lalu wali kota diminta tuntaskan janji politiknya pada sisa masa jabatan.
Tiga tuntutan Gemmas didengungkan pada rangkaian Aksi Solidaritas Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang serentak digelar, Senin di hampir semua wilayah RI.
Dikoordinir Ade Irawan dan Khairulsyah, aksi disebut sebagai bentuk ungkapan kekecewaan terhadap kondisi nasional dan Kota Subulussalam khususnya.
Sementara, tujuh tuntutan BEM SI, tolak penundaan Pemilu 2024, wacana tiga periode jabatan Presiden, kenaikan BBM, GAS dan Migor, kenaikan Pajak 11 persen PPN serta kaji ulang UU IKN, usut mafia migor dan tuntaskan janji politik Presiden di sisa masa jabatan.
Pantauan di lokasi orasi sedikit tegang setelah pihak kepolisian menahan massa di depan pintu gerbang DPRK dan tidak diizinkan masuk. Tampak sistem pagar betis sejumlah personel Polres di sana.
Diketahui, pada waktu yang sama DPRK Subulussalam gelar Sidang Paripurna Penyampaian Dokumen LKPJ Wali Kota Subulussalam TA 2021, dihadiri unsur Forkopimda dan para Kepala SKPK.
Meski tertunda beberapa jam, sekira pukul 12.30 WIB massa diterima anggota DPRK, Doly S Cibro, SH, Karlinus, Khalidin, Samiun Jabat dan MZA Ridho Bancin, SH.
Terima tuntutan itu, dijanjikan untuk memanggil pihak Disperindagkop dan UKM dalam waktu dua kali 24 jam, tak kecuali pihak PDAM, sementara janji politik wali kota akan terus dikawal. Pernyataan dibacakan Doly S Cibro di sana ditandatangani anggota dewan terkait.***
Penulis : Khairul
Editor : VID
