IG.NET, SUBULUSSALAM – Prihatin akan nasib jajaran Aparatur Desa se-Kota Subulussalam belum terima honor hingga kekinian, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Subulussalam buka ‘Posko Penggalangan Koin Bantu Pemko Sebulussalam’ di Sekretariat YARA setempat, Rabu 2 Maret 2022.
Diketahui, hal itu dilakukan YARA disebabkan honor dua triwulan Juli-September dan Oktober-Desember 2021 belum dibayar kepada aparatur desa.
Ketua YARA Edi Sahputra Bako, koordinator kegiatan kepada IndonesiaGlobal.Net mengatakan bahwa koin akan disumbangkan tersebut nantinya akan diberikan kepada pemerintah yang mengalami defisit. Sehingga gaji atau honor dari beberapa aparatur desa, tenaga honorer, bahkan kegiatan 2021 belum dibayar dapat ditanggulangi.
Posko ini dibuka selama lima hari. Kata dia, ini niat baik kita membantu pemerintah mengatasi kondisi defisit. Pasalnya, hingga hari ini enam bulan honor aparatur desa dari Juli-Desember 2021 belum dibayar.
Bukan hanya itu saja, urai Edi, termasuk gaji guru honorer. Kontrak yang tersisa dua bulan, dana nonsertifikasi guru yang tersisa empat bulan serta sisa utang proyek pekerjaan sebagian bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) dan mungkin banyak lagi hutang yang belum dibayar.
Dia menjelaskan, latar belakang dibuka posko bertema ‘Satu Koin Rakyat Selamatkan Negeri Metuah’ akibat honor belum dibayar ini sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik tingkat desa. Apalagi ia menilai hal ini sangat terasa bagi aparatur desa, pengurus sarak yang mengurus persoalan, baik pesta maupun kemalangan.
Selain prihatin sisa gaji guru honorer atau kontrak, 2021 yang belum dibayar, juga untuk 2022 dikabarkan tidak dianggarkan. “Nasib guru honorer selalu terabaikan,” sesal Edi. Berharap, melalui gerakan YARA akan membangunkan eksekutif dan legislatif yang tidak hanya sibuk jalan-jalan dan lalai dengan tanggungjawab.
Diingatkan dia, ke depan wali kota dan para wakil rakyat harus lebih arif manfaatkan uang rakyat dengan mengutamakan program sesuai kebutuhan.
“Pengadaan mobil dinas pejabat, studi banding yang berlebihan dan sejumlah kegiatan yang terkesan menghabiskan anggaran, dia nilai tidak lebih penting dibanding soal desa terisolir akibat akses jalan sangat buruk di Desa Longkib yang terpaksa gunakan perahu robin jika terjadi banjir serta berlumpur saat curah hujan tinggi.”
Kata Edi, Pemko harus fokus dengan program yang menghasilkan PAD agar bisa mandiri. Sehingga tak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat.
“Kondisi keuangan Kota Subulussalam hari ini adalah catatan terburuk dalam sejarah karena honor aparatur desa selama enam belum dibayar,” tutupnya.***
Penulis : Khairul
Editor : VID
