IG.NET, ACEH TENGGARA – Budi Afrizal, SKM kekinian mendapat promosi jabatan baru Eselon II sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), pelantikan itu berlangsung di Gedung Oprum Setdakab, Senin 7 Februari 2022 kemarin. Sebelumnya, diketahui Budi Afrizal menjabat sebagai Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H Sahudin Kutacane Aceh Tenggara.
Usai pelantikan, kepada IG.NET, ia memberbekan beberapa program akan dilakukannya kedepan. Sehingga capaian kinerja bisa tercapai dengan maksimal.
“Program yang pertama, kata dia, yaitu dapat mengendalikan capaian penerapan KB kepada masyarakat luas. Melalui petugas penyuluh KB yang ada di kecamatan, kita akan tekankan kepada mereka.

(Salihan Beruh)
Kemudian, dia berjanji akan melakukan percepatan penurunan angka stunting untuk tahun 2024. Angka penurunan stunting insyaallah menjadi 14 persen. Saat ini kita ketahui posisi stanting di Kabupaten Aceh Tenggara mencapai 24 persen.
Selanjutnya, target Budi, yakni pengurangan angka korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini termasuk dalam program prioritas utama kami dalam 100 hari kerja, janji Budi.
Selain itu, dia pun mengatakan jika dalam waktu dekat ini, kita akan lakukan pembentukan UPTD Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (P2A). Dan bekerja sama dengan pihak Perlindungan Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh Tenggara.
Hal ini dilakukan untuk mengurangi volume kekerasan terhadap perempuan dan anak yang akhir-akhir ini banyak terdapat kasus terjadi di Aceh Tenggara, Bumi Sepakat Segenap ini. “Semua program kerja ini, tentunya tidak akan terjadi tanpandukungan darinsemua pihak. Terutama dukungan dari pemerintah daerah.”
Bukan hanya itu saja, Budi juga mengatakan bahwa para insan pers atau rekan wartawan, kalian adalah sebagai corong kami dalam menyuarakan program dan terwujudnya target kinerja Dinas PPKB untuk kedepannya. Karena itu mari bersama-sama kita bersinergis dalam menjalankan program ini, pinta Budi.
Kata dia, berharap kedepan harus bisa bekerja sama dan kolaborasi semua pihak. “Baik itu insan pers, dan semua elemen yang ada guna meminimalisir terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dan program penurunan stanting menurun sesuai kita harapkan.”
Kata Budi lagi, berdasarkan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) angka Stunting harus ditekan disetiap negara sampai dengan tahun 2024 mendatang hanya sekitar 14 persen. Berdasarkan Perpres no 72 tahun 2021, BKKBN merupakan ujung tombak untuk secepatnya bisa mengurangi angka stunting secara nasional.
“Karena stunting itu merupakan program nasional yang harus kita dukung. Sehingga batas yang diprogramkan pada tahun 2024 mendatang negara kita, mulai dari tingkat pusat hingga ke desa, anak Indonesia bebas dari stunting,” tutup Budi.**
Penulis : Salihan Beruh
Editor : DEWI